JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu secara produktif di sisi hilir atau hilirisasi.
Menurut Johnny, Pemerintah bersama dunia usaha, dan platform-platform digital mendorong betul agar soko guru ekonomi indonesia mendapat atau menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Menkominfo menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut prinsip-prinsip overprotectionism, tetapi Pemerintah ingin untuk membangun dan mengembangkan produk-produk dalam negeri.
“Apalagi saat ini, sudah ada 6,4 Juta UMKM yang berpindah ke ruang digital sampai Maret 2021. Menghadapi tantangan dan bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada mereka berjualan secara offline,” ungkapnya.
JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengharapkan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dukungan lebih bagi industri internet lewat regulasi-regulasi yang kondusif bagi pertumbuh industri pada 2021. Apalagi pada tahun lalu industri internet RI cukup terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Harapan senada juga diberikan pada pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah bisa mendukung program penetrasi internet di daerah/desa untuk meningkatkan ekonomi digital daerah tersebut. Dan bukan menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang justru memberatkan industri internet kita,” ujar Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, baru-baru ini.
Menurut Jamal, meski pandemi memiliki sisi positif seperti akselerasi transformasi digital masif, secara bisnis pandemi menimbulkan dampak buruk. Karena faktanya sebagian besar dari 500 anggota APJII, model bisnisnya mengandalkan konsumen korporasi alias business to business (B2B).
Survei APJII yang dirilis pada Juni 2020 tentang dampak Covid-19 terhadap jalan bisnis seitar 500 anggota Asosiasi menyebutkan, sebagian besar kontrak kerja menjadi batal atau restruktur ulang perjanjian. Akibatnya, pendapatan anggota menurun drastis.
Rinciannya; 34,5 persen responden mengaku terjadi pembatalan dan restruktur (penundaan kontrak) yang menyebabkan 44,8 persen pendapatan turun hingga 30 persen. Kemudian sebanyak 22,3 persen anggota APJII memutuskan menutup lebih dari 50 persen lokasi operasionalnya. Sekitar 6 persen bahkan harus gulung tikar karena pendapatan yang diterima tidak cukup untuk mendukung operasional. Namun demikian, ada 31 persen anggota APJII yang menjawab seluruh lokasi operasional berjalan seperti biasa.
Karena dampak buruk itu, pada tahun lalu APJII meminta kepada pemerintah beberapa keringan usaha, yakni (1) Penundaan pembayaran BHP USO, (2) penundaan pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, (3) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, (4) Pengurangan Pajak Penghasilan untuk Mengurangi Beban Perusahaan, (5) Pemberian Bantuan Likuiditas dari Perbankan dengan Bunga Rendah, dan sebagainya.
“Outlook APJII terhadap industri internet 2021 adalah bagaimana semua pemangku kepentingan bisa mengejar daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau internet lewat satu program APJII ‘Desa Internet Mandiri’. Sehingga tahun ini daerah-daerah itu bisa dijangkau internet. Dan yang juga penting, bagaimana kita harus bisa meningkatkan trafik lokal jauh lebih tinggi lagi,” papar dia.
Terakhir, kata Jamal, tahun 2021 layanan internet akan semakin menonjol dan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
Survei APJII tentang pengguna internet di Indonesia periode 2019-kuartal II 2020 menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73,7 persen dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna. Ada kenaikan jumlah pengguna internet sebesar 8,9 persen atau setara 25,5 juta pengguna.
Kunjungan Sosialisasi APJII ke Kabupaten Halmahera Utara / Dok. APJII 2020
MALUKU UTARA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan kunjungan dan sosialisasi Desa Internet Mandiri di Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (4/12). Dalam acara itu, hadir Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.
“Kemarin APJII ke Halmahera Utara untuk sosialisasi desa internet mandiri di desa desa di sana,” ujar Jamal.
Dilanjutkannya, bukan hanya sekadar sosialisasi yang dilakukan, namun pada saat itu langsung sudah dilakukan juga pemasangan internet. Terutama di desa yang sama sekali tidak ada koneksi internet.
“Desa itu berada di Kecamatan KAO Barat. Di sana betul-betul sama sekali tidak ada koneksi internet. Maka APJII bersama salah satu anggotanya bekerja sama mengoneksi internet untuk desa tersebut,” kata Jamal.
JAKARTA – Sulitnya jaringan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memahami hal itu. Jauh sebelum PJJ ramai di tengah pandemi saat ini, pada dasarnya APJII telah melaksanakan program yang lebih komprehensif, yakni Desa Internet Mandiri.
Program Desa Internet Mandiri merupakan salah satu program APJII untuk mendukung pemerintah dalam pemerataan akses internet. Di sisi lain, program ini merupakan inisiatif kerja sama penyediaan layanan internet broadband bagi masyarakat desa, yang memberikan internet berkualitas bagi warga desa dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan keuntungan komersial bagi institusi milik warga desa atau Bumdes.
“Program Desa Internet Mandiri yang APJII canangkan, sudah berjalan di beberapa desa di Indonesia. Program ini ditujukan untuk desa-desa di Indonesia yang belum terlayani akses internet,” ungkap Jamal.
Program Desa Internet Mandiri ini, lanjut Jamal, juga bisa membantu siswa, mahasiswa, dan guru untuk bisa mendapatkan akses internet. Melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
JAKARTA – Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berencana menggelar pameran Desa Internet Mandiri bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada April mendatang.
Ketua Umum APJII Jamalul Izza menuturkan pameran ini akan
mengundang para kepala daerah dari seluruh Indonesia sehingga mereka bisa
mengetahui manfaat program Desa Internet Mandiri yang digagas asosiasi. Tahun
ini, program Desa Internet Mandiri masih akan menjadi prioritas yang diharapkan
bisa membantu meningkatkan penetrasi internet.
“Pada 2020 ini kita menargetkan ada 2.000 desa di
Indonesia yang terlibat program Desa Internet Mandiri,” ujarnya.
Sejak diluncurkan pada Agustus 2019, program ini disambut
dengan sangat antusias baik oleh anggota maupun desa-desa yang menjadi target. Program
ini penting untuk membantu membangun akses internet yang andal dan terjangkau
di desa-desa terpencil, dengan melibatkan warga desa dan badan usahanya
(Bumdes).
Para ISP anggota APJII akan berkolaborasi dengan Bumdes
membentuk perusahaan patungan yang menjalankan bisnis internet. Selain membantu
menyediakan akses internet, program Desa Internet Mandiri juga akan membantu
anggota mengembangkan bisnisnya.
