MAKASSAR – ICON+ berencana menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) untuk memenuhi kebutuhan layanan akses internet di kawasan Indonesia Timur.
“Kami akan bersinergi dan mempererat silaturahmi dengan seluruh anggota penyedia internet service provider (ISP) di lingkup wilayah APJII Sulampua. Ini demi meningkatkan kerja sama yang solid dan maju serta memenuhi kebutuhan layanan akses internet di kawasan Indonesia Timur dengan menggunakan fiber optic,” ujar Manajer Bidang Pendapatan ICON+ SBU Sulawesi & Indonesia Bagian Timur, Eka Widya Purwitasari.
Untuk itu, kata Eka, ICON+ siap berkolaborasi dengan APJII Sulampua dalam mendukung program transformasi digital nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal ini rupanya disambut baik oleh Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Arry AS.
Makassar– Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pengurus Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) segera mendirikan dapur khusus yang menyediakan makanan siap saji di ‘Posko Makan Gratis untuk Korban Gempa’ di Tappalang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).
Posko ini akan menawarkan menu makanan variatif yang disajikan secara prasmanan kepada para pengungsi dan masyarakat terdampak gempa bumi khususnya di Tappalang, sebagai pusat gempa dan warga lain di sekitar wilayah Kabupaten Majene hingga Mamuju Sulawesi Barat.
Arry AS, Ketua APJII Pengurus Wilayah Sulampua, mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk membantu masyarakat terdampak gempa dengan membuka Posko Makan Gratis di Kelurahan Sirindu dan Tappalang. Ini sebagai bentuk perhatian dan rasa empati kami atas musibah yang menimpa saudara-saudari kita di Sulawesi Barat.
“APJII Peduli juga akan menyediakan layanan jaringan internet gratis di beberapa titik pengungsian dengan menggunakan perangkat satelit,” kata Arry seperti dikutip dari waktu.co.id, baru-baru ini.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status penanganan bencana gempa bumi dengan magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat sebagai tanggap darurat. Penetapan status tanggap darurat itu dilakukan Gubernur Sulawesi Barat HM Ali Baal Masdar melalui surat nomor 001/Darurat-SB/I/2021 sejak 15 Januari 2021 sampai 28 Januari.
Pengungsi Hampir 90 Ribu Jiwa
Per Sabtu (23/1), Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat melaporkan 89.624 warga Kabupaten Mamuju dan Majene masih mengungsi pascabencana gempa yang melanda wilayah itu.
Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 91 jiwa, tiga orang dinyatakan hilang di Kabupaten Majene dan dua orang meninggal di pengungsian. Sedangkan 320 jiwa dengan luka sangat berat masih dirawat di sejumlah rumah sakit, 426 jiwa luka berat, 240 jiwa luka sedang, dan 2.703 jiwa luka ringan.
MAKASSAR – Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulawesi Selatan (Sulawesi, Maluku dan Papua) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2020-2021 di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (14/01/2021).
Agenda Rapat Kerja Wilayah APJII Sulawesi Selatan ini mengusung tema “Peran Industri Internet dalam Mendukung Pencegahan Covid-19”.
Dihadiri oleh Sekretaris Dewan Pengawas, Mangara P. Peranginangin, Bendahara Umum, Agus Budi Raharjo, Ketua Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah, Zulfadly Syam, Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota, Urai Ida Sri Haryani dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Handoyo Taher serta seluruh perwakilan anggota ISP di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.
JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengharapkan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dukungan lebih bagi industri internet lewat regulasi-regulasi yang kondusif bagi pertumbuh industri pada 2021. Apalagi pada tahun lalu industri internet RI cukup terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Harapan senada juga diberikan pada pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah bisa mendukung program penetrasi internet di daerah/desa untuk meningkatkan ekonomi digital daerah tersebut. Dan bukan menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang justru memberatkan industri internet kita,” ujar Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, baru-baru ini.
Menurut Jamal, meski pandemi memiliki sisi positif seperti akselerasi transformasi digital masif, secara bisnis pandemi menimbulkan dampak buruk. Karena faktanya sebagian besar dari 500 anggota APJII, model bisnisnya mengandalkan konsumen korporasi alias business to business (B2B).
Survei APJII yang dirilis pada Juni 2020 tentang dampak Covid-19 terhadap jalan bisnis seitar 500 anggota Asosiasi menyebutkan, sebagian besar kontrak kerja menjadi batal atau restruktur ulang perjanjian. Akibatnya, pendapatan anggota menurun drastis.
Rinciannya; 34,5 persen responden mengaku terjadi pembatalan dan restruktur (penundaan kontrak) yang menyebabkan 44,8 persen pendapatan turun hingga 30 persen. Kemudian sebanyak 22,3 persen anggota APJII memutuskan menutup lebih dari 50 persen lokasi operasionalnya. Sekitar 6 persen bahkan harus gulung tikar karena pendapatan yang diterima tidak cukup untuk mendukung operasional. Namun demikian, ada 31 persen anggota APJII yang menjawab seluruh lokasi operasional berjalan seperti biasa.
Karena dampak buruk itu, pada tahun lalu APJII meminta kepada pemerintah beberapa keringan usaha, yakni (1) Penundaan pembayaran BHP USO, (2) penundaan pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, (3) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, (4) Pengurangan Pajak Penghasilan untuk Mengurangi Beban Perusahaan, (5) Pemberian Bantuan Likuiditas dari Perbankan dengan Bunga Rendah, dan sebagainya.
“Outlook APJII terhadap industri internet 2021 adalah bagaimana semua pemangku kepentingan bisa mengejar daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau internet lewat satu program APJII ‘Desa Internet Mandiri’. Sehingga tahun ini daerah-daerah itu bisa dijangkau internet. Dan yang juga penting, bagaimana kita harus bisa meningkatkan trafik lokal jauh lebih tinggi lagi,” papar dia.
Terakhir, kata Jamal, tahun 2021 layanan internet akan semakin menonjol dan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
Survei APJII tentang pengguna internet di Indonesia periode 2019-kuartal II 2020 menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73,7 persen dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna. Ada kenaikan jumlah pengguna internet sebesar 8,9 persen atau setara 25,5 juta pengguna.
SLEMAN – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan secara gratis akses internet di pengungsian erupsi Gunung Merapi Yogyakarta, tepatnya di barak Glagaharjo, Gayam, Kepuharjo, Wukirsari, dan Brayut.
Akses internet gratis ini juga mendapat dukungan dari TP-Link, penyedia perangkat jaringan WiFi global. TP-Link menyumbangkan perangkat TP Link CPE610 dan CPE110 di posko pengungsian, yang posisinya jauh dari perkotaan dan kebanyakan tidak terjangkau sinyal operator seluler.
Tigor Jonson Purba, Ketua APJII Pengurus Wilayah Yogyakarta, mengatakan APJII dengan dukungan perangkat dari TP-Link Indonesia menyediakan jaringan internet di lima titik posko pengungsian erupsi Gunung Merapi. Akses Internet tersebut sangat diperlukan bagi posko kebencanaan pemerintah, relawan, dan para pengungsi terutama para siswa yang masih melakukan proses belajar secara online karena pandemi Covid-19.
“Pemasangan jaringan internet di beberapa barak menggunakan TP- Link CPE610 dan CPE110 sebagai backhaul dan akses point dengan hasil baik. Backbone internet disediakan oleh APJII Yogyakarta dengan kapasitas internet 80 Mbps di Balai Desa Glagaharjo, kemudian disalurkan ke barak pengungsian di desa-desa sekitar,” ujar Tigor, dalam rilisnya, akhir Desember 2020.
Dengan kondisi alam berbukit dan hampir selalu diguyur hujan lebat di lereng Merapi, unit outdoor CPE610 dapat mengantarkan bandwidth internet hingga 15 Mbps untuk satu barak. CPE110 juga dapat dengan mudah diakses di barak pengungsian.
“Karena wilayah yang bisa terdampak angat luas, para petugas kebencanaan dan relawan menyambut baik fasilitas jaringan internet ini, sehingga mereka menjadi lebih mudah mengakses dan memperbarui informasi kondisi terkini erupsi Gunung Merapi. Masyarakat yang harus mengungsi sempat khawatir karena anak-anak yang masih bersekolah tengah menjalani belajar online,” katanya.
Gunung Merapi ditetapkan berstatus Siaga (Level 3) sejak 5 November lalu. Pada periode pengamatan 8 November hingga jam 24.00 WIB terpantau terjadi 71 gempa guguran, 31 kali gempa vulkanik dangkal, 2 kali gempa Low Frequency, 1 kali tektonik, dan 88 kali gempa embusan.
Kondisi itu mengakibatkan masyarakat yang bermukim di radius 5 km dari Merapi harus mengungsi ke barak-barak pengungsian yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sleman.
