UMKM Didorong Lakukan Transformasi Digital

Ilustrasi Desa Internet

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu secara produktif di sisi hilir atau hilirisasi.

Menurut Johnny, Pemerintah bersama dunia usaha, dan platform-platform digital mendorong betul agar soko guru ekonomi indonesia mendapat atau menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Menkominfo menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut prinsip-prinsip overprotectionism, tetapi Pemerintah ingin untuk membangun dan mengembangkan produk-produk dalam negeri. 

“Apalagi saat ini, sudah ada 6,4 Juta UMKM yang berpindah ke ruang digital sampai Maret 2021. Menghadapi tantangan dan bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada mereka berjualan secara offline,” ungkapnya. 

Continue reading

APJII: Perlunya Sosialisasi dalam Kegiatan Penertiban Frekuensi di Riau

Sosialisasi penertiban frekuensi di Pekanbaru, Riau.

Pekanbaru – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Pekanbaru sepakat melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penertiban frekuensi di Provinsi Riau.

Kesepakatan itu lahir saat APJII Pengurus Wilayah Riau menggelar acara “Sosialisasi Pengguaan Frekuensi”, yang menghadirkan narasumber Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, serta Handoyo Taher, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat APJII, di Hotel Jatra, Pekanbaru, pada 21 April 20201.

Acara yang dirangkai dengan buka puasaa bersama ini juga dihadiri oleh Didi Winarsyah, Ketua APJII Pengurus Wilayah Riau, dan Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I Pekanbaru.

“Dengan meningkatnya teknologi seperti Closed Circuit Television (CCTV) bahkan teknologi terbaru penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang oleh kepolisaan RI digunakan untuk e-tilang, maka pengguna frekuensi semakin tinggi. Sehingga perlu penertiban frekuensi yang telah diatur negara,” kata Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I Pekanbaru.

Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, mengatakan pemerintah berencana melakukan penertiban penggunaan frekuensi secara nasional. Semula penertiban secara serentak ini digelar pada Maret lalu, tapi diundur pada Juni tahun ini. Untuk itu, Balmon meminta perusahaan internet (ISP), anggota APJII, tertib menggunakan frekuensi.

“Penertiban ini bersifat nasional dan tanpa kecuali sehingga juga menyasar internet service provider (ISP) yang banyak menggunakan frekeunsi,” ungkap Nofriadi.

Sementara Handoyo Taher menjelaskan, pertumbuhan bisnis internet di Indonesia cukup baik, yang bisa dilihat dari jumlah ISP yang menjadi anggota APJII. Bila pada 2018, ada 300-an ISP menjadi anggota APJII, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 500 ISP.

“Maka itu, perlu ada sosialisasi ini agar semua ISP dapat berusaha sesuai aturan. Untuk kawan-kawan dari RT-RW Net, APJII minta segera mengurus izinnya dan ditingkatkan menjadi ISP, karena pengurusan menjadi ISP kini semakin mudah dengan penggunaaan sistem OSS (Online Single Submission OSS),” kata pria yang biasa disapa Om HT ini.

Acara Sosialisasi Frekeunsi di Pekanbaru Riau ini dihadiri sekitar 30 perusahaan ISP di Provinsi Riau dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Secara bersamaan, acara sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi APJII untuk menyalurkan bantuan kepada para anak yatim binaan LAZISMU Pekanbaru.

APJII Segera Aktifkan IIX Pontianak

Ilustrasi Data Center / Sumber: nexdatacenter.com

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tengah mempersiapkan pengembangan Indonesia Internet Exchange (IIX). Pengembangan IIX selanjutnya ini, direncanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota APJII, Urai Ida Sri Haryani.

“Ya, betul. Saat ini sedang dalam proses,” jelas Ida.

Ida melanjutkan, rencana pengembangan IIX di Pontianak pada dasarnya sudah menjadi program APJII, sehingga tahun ini bisa terlaksana. Menurutnya, IIX Pontianak akan memiliki kapasitas 10 Gbps. Hadirnya IIX Pontianak ini juga tak lepas dari dukungan BAKTI melalui PT Palapa Ring Barat.

“Kita usahakan dan targetkan bulan ini IIX Pontianak harus aktif. Skema untuk interkoneksi tetap berbayar. Namun dengan harga minimum. Ini karena seiring dengan program pemerintah bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar utilisasi Palapa Ring harus lebih dioptimalkan,” kata Ida.

Continue reading

Ketum APJII: Indonesia Pantas Jadi Hub Internet Dunia

Ketua Umum APJII Jamalul Izza / Sumber foto: buletindewata

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza mengatakan, negeri ini sudah lama mendambakan menjadi salah satu hub internet di dunia.

“Saya selalu membayangkan jika Indonesia ini bisa menjadi salah satu hub internet di dunia,” jelas Jamal dikutip dari Merdeka.com.

Pernyataannya itu, terlontar manakala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berambisi agar kabel internet bawah laut tak lagi lewat Singapura. Melainkan, langsung ke Indonesia.

Selama ini jaringan kabel internet bawah laut Indonesia dari Amerika Serikat (AS) harus melalui Singapura sebagai hub. Dalam peta submarine cable map, Singapura merupakan titik tumpu alur kabel bawah laut di kawasan.

“Kita ingin kabel fiber optic langsung Jakarta tujuan akhirnya, tidak perlu ke tempat lain. Kita harus jadi hub,” jelas Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Jamal, ada banyak keuntungan bagi Indonesia jika menjadi salah satu hub internet di dunia. Satu di antaranya adalah menjadi penghubung internet bagi negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Bila ini terjadi, maka negeri ini akan diuntungkan dari banyak hal, salah satunya ekonomi nasional.

“Kalau dari sisi teknis, salah satunya adalah latensi internet. Maka, kita sudah semestinya untuk tidak tergantung lagi dari hub internet di Singapura,” ungkap dia.

Continue reading

APJII Tingkatkan Sinergitas dengan Siber Polri untuk Melawan Kejahatan Siber

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza / Dok. SiberTV 2021

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berkomitmen meningkatkan sinergitas dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian RI (Siber Polri) untuk membantu penegak hukum menangani kasus kejahatan siber, terutama hacking.

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, mengatakan selama ini Asosiasi banyak dimintai bantuan oleh Siber Polri untuk kasus-kasus kejahatan siber. Pada beberapa kasus kejahatan siber yang menimpa lembaga pemerintah atau swasta di Tanah Air, Siber Polri sering meminta bantuan soal IP address pelaku kejahatan siber, lokasinya di mana, dan sebagainya. 

“Sebagai Asosiasi dengan anggota internet service provider (ISP), kami memiliki data IP adress, sehingga kalau IP address si pelaku kejahatan siber di Indnoesia, kami pasti punya datanya, karena pendaftaran IP address harus berbadan hukum,” ujar Jamal saat tampil di talk show SiberTV, pada Rabu (17/3).  Narasumber lain di talk show ini adalah AKBP Purnomo, Kanit 2 Subdit 2 Dittipidisiber Bareskrim Polri. 

Menurut Jamal, APJII juga sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk mencegah kejahatan siber. Apalagi saat ini anggota APJII beragam, selain ISP, ada juga non-ISP seperti kalangan perbankan, Polri, dan militer.  Materi pelatihannya beragam, antara lain security DNS, cara mengamankan DNS, dan sebagainya.

Beberapa kali APJII juga menerima laporan kejahatan siber.  Sesuai kerja samanya, APJII selalu berkoordinasi tim Siber Bareskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum termasuk potensi kerugiannya.

AKBP Purnomo menjelaskan kasus kejahatan siber terutama hacking yang ditangani Direktorat Siber Bareskrim Polri cukup tinggi. Pada 2017, Siber Polri menangani 35 kasus hacking. Setahun berikutnya jumlah kasusnya bertambah menjadi 43 dan melonjak menjadi 148 kasus pada 2019.

“Pada 2020 kami memprediksi jumlah kasus hacking di Siber Polri lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi jumlah kasus ini belum termasuk kasus siber yang ditangani Subdit Siber di Polda. Pada 2020, kita tahu ada kasus kejahatan siber yang menyita perhatian besar, yakni kasus akses ilegal (penjebolan) aplikasi mobile sebuah bank BUMN,” ungkap Purnomo. 

Siber Polri, kata dia, membuka banyak saluran bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan siber termasuk hacking. Antara lain bisa datang langsung ke Siber Polri atau Polda, lewat e-mail, media sosial Siber Polri, dan sebagainya. 

Continue reading