APJII ‘Pamerkan’ Program Desa Internet Mandiri di Rapat Kerja Ditjen Telekomunikasi Kemkominfo 2020

Ketua Umum APJII di Rapat Kerja Direktorat Telekomunikasi 2020, Yogyakarta.

YOGYAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Direktorat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di Yogyakarta pada 21 Januari 2020.

Dalam acara tersebut, Kemkominfo juga melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Peraturan menteri itu diundangkan pada 25 Oktober tahun lalu.

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, hadir untuk kegiatan Sosialisasi PM No 13 Tahun 2019 tersebut. Pada kesempatan tersebut Jamal memaparkan mengenai program Asosiasi, yakni Desa Internet Mandiri untuk menunjang ekonomi digital di desa-desa seluruh Indonesia.

Menurut Jamal, program Desa Internet Mandiri merupakan program prioritas Asosiasi yang menghimpun sekitar 500 perusahaan jasa internet di Tanah Air. Dirintis sejak Agustus tahun lalu, program ini prinsipnya membangun akses internet yang andal dan terjangkau di desa-desa dengan melibatkan warga desa dan badan usahanya (Bumdes). Partisipasi anggota APJII, pemerintah, Bumdes, dan warga desa menjadi prasyarat kesuksesan program ini kelak.

“Asosiasi menargetkan sekitar 2.000 desa ikut program ini pada 2020. Target tersebut masih sedikit bila dibandingkan jumlah desa di seluruh Indonesia, yang menurut data Badan Pusat Statistik per 2018 terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia,” ujar Jamal pada kesempatan tersebut.

Selama Tahun 2019, Kemkominfo Terima 431.065 Aduan Masyarakat Mengenai Konten Negatif

Ilustrasi Media Sosial (Sumber: Tribun-timur.com)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merilis data terkait aduan konten bermuatan negatif di internet. Kemkominfo mencatat sebanyak 431.065 aduan masyarakat mengenai konten negatif sepanjang tahun 2019.

“Aduan masyarakat ini diterima melalui laman aduankonten.id; email: aduankonten@kominfo.go.id, maupun lewat akun Twitter @aduankonten,” ujar Plt Kepala Biro Humas, Kemkominfo, Ferdinandus Setu.

Dalam keterangan resminya itu, lanjut dia, kategori terbanyak yang diadukan oleh masyarakat adalah konten terkait pornografi dengan total 244.738 konten. Lalu konten bermuatan fitnah sebanyak 57.984, serta aduan terkait konten yang meresahkan masyarakat sebanyak 53.455.

“Konten lainnya yang mendominasi aduan masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian sebanyak 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks sebanyak 15.361,” kata dia.

Continue reading

APJII Galang Donasi untuk Korban Banjir Jabodetabek

APJII Galang Dana untuk Korban Banjir Jakarta – Dok APJII 2020

JAKARTA – Hujan deras semalaman mengguyur wilayah Jabodetabek saat malam pergantian tahun. Tak heran jika berdampak terhadap banjir di wilayah tersebut.

Terdapat 130 titik se-Jabodetabek terendam banjir. Para ahli menyebutkan bahwa banjir kali ini merupakan salah satu musibah banjir terbesar yang dialami Jabodetabek.

Akibatnya, berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 6 Januari 2020, sebanyak 67 orang meninggal dunia dalam musibah tersebut. 

Continue reading

Baru Setahun, Anggota APJII Sulsel Meningkat Menjadi 33 ISP

Foto Bersama Usai Rakerwil APJII Sulsel 2019 – Dok APJII 2019

MAKASSAR – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Acara tersebut digelar di Blulemon Room, The Rinra Hotel Makassar pada Rabu (18/12/2019).

Menurut Ketua APJII wilayah Sulsel, Arry Abdi Syalman, dalam agenda Rakorwil itu membahas beragam aspek, antara lain memperkuat sinergitas Dinas Kominfo Makassar dengan APJII. Terutama APJII sebagai wadah penyelenggara jasa internet mendukung layanan pemerintah.

“Selain itu juga membahas regulasi terbaru penggunaan frekuensi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Klas I Makassar. Ini oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ismail Hajiali,” kata Arry.

Continue reading

APJII dan Pemkot Singkawang Teken MoU Percepatan Akses Internet dan Sosialisasi Desa Internet Mandiri

Wakil Walikota Singkawang Irwan dan Ketua Umum APJII Jamalul Izza di Kantor Walikota Singkawang, Kalimantan Barat, 12 Desember lalu.

SINGKAWANG – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat. MoU antara APJII dan Pemerintah Kota Singkawang sebagai upaya percepatan pemerataan akses internet di sana sekaligus sosialisasi program Desa Internet Mandiri.

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum APJII Jamalul Izza dan Wakil Walikota Singkawang Irwan di Kantor Walikota Singkawang pada awal Desember tahun ini. Turut mendampingi Jamal, antara lain Bendahara APJII Agus Budi Raharjo, Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Eva Marlina, Ketua Bidang Event dan Media Management Much Rifan, dan ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota Ida Haryani.

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, mengatakan program Desa Internet Mandiri merupakan insiatif dari Asosiasi untuk menyediakan layanan internet cepat (broadband) bagi masyarakat desa dengan harga terjangkau, serta memberikan keuntungan komersial bagi institusi milik warga desa (Bumdes).

“Prinsip program Desa Internet adalah kerja sama dan kolaborasi antara penyedia jasa internet (anggota APJII), badan usaha milik desa (Bumdes), dan warga desa. Sederhananya, program ini ingin menyediakan layanan internet cepat secara mandiri kepada para warganya,” ujar Jamal.

Menurutnya, program ini juga menawarkan banyak keuntungan bagi desa, baik Bumdes maupun warga. Salah satunya, kecepatan internet yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian layanan ini juga mudah dikelola sendiri oleh warga desa melalui Bumdes.

“Jadi MoU antara APJII dan Pemkot Singkawang akan lebih semakin mengakselerasi desa-desa yang belum terjangkau internet, khususnya di wilayah Kalimantan Barat,” ujarnya.