APJII Bantu Pemerintah Kota Banda Aceh Implementasi Smart City

APJII meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah kota Banda Aceh terkait implementasi smart city, disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (sumber: pemkotbandaaceh)

BANDA ACEH- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Nota kesepahaman ini untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menunjang implementasi program smart city atau kota pintar di bumi Serambi Mekkah ini.

Kerja sama ini diteken langsung oleh Aminullah Usman, Walikota Banda Aceh dan Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, di Balai Kota Pemkot Banda Aceh pada Selasa (30/7). Istimewanya, penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Nota kesepahaman yang diteken antara Pemkot Banda Aceh dan APJII memiliki beberapa hal, antara lain memuat tentang Implementasi Gerakan Menuju Banda Aceh Smart City.

Walikota Aminullah mengatakan, dengan penandatanganan MoU dengan APJII, pihaknya berharapk dapat melakukan sinergi program demi mewujudkan Banda Aceh sebagai kota pintar berkesinambungan. Kami sangat mengharapkan peran APJII sebagai kolaborator antara kami dan mitra APJII, yang diyakin sangat berkompeten di bidangnya.

“Misalkan terkait infrastruktur, pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, serta sektor lainnya. Dengan demikian, harapannya infrastruktur dan kualitas SDM di Aceh dapat sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa,”ujarnya. .

Untuk implementasi smart city ini, walikotabertekad menjadikan pelayanan publik semakin sederhana, mudah, dan memangkas rantai birokrasi sebagaimana diamanahkan Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan. “Apalagi Banda Aceh sudah terpilih sebagai salah satu pilot project smart city di Indonesia.”

Pada kesempatan itu, walikota juga memohon kepada menkominfo untuk membantu pembangunan Gedung Network Operating Center yang representatif di Banda Aceh. Gedung tersebut akan menjadi tempat untuk mengawasi, mengendalikan, serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Serta untuk memastikan semua layanan berjalan semestinya dan data-data antar-SKPK dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pemerintah kota mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Pemda Undang APJII Kembangkan Internet di Sangihe

Diskusi bersama / Dok APJII 2019

SANGIHE – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengundang APJII membahas kesiapan pengembangan ekonomi digital di daerah yang merupakan kabupaten terluar di Pulau Sulawesi.

Kabupaten yang menjadi batas wilayah Indonesia dengan Filipina ini, secara khusus meminta peran aktif APJII untuk pengembangan layanan internet guna mendukung program pencanangan ekonomi digital di daerah 3T ini.

“Rapat pembahasan tersebut berlangsung 6-7 Juli 2019 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna,” ujar Ketua Pengwil Sulawesi Selatan (Sulsel), Arry Abdi Syalman.

Continue reading

Mengedukasi Masyarakat Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Ilustrasi Media Sosial (Sumber: Tribun-timur.com)

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi I Meutya Hafid mengatakan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya keamanan data pribadi masih begitu minim. Di sisi lain, DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk memasukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2019.

“Memang dari sisi masyarakat belum sadar betapa pentingnya keamanan perlindungan data pribadi,” kata Meutya seperti dilaporkan Liputan6.com belum lama ini dalam sebuah diskusi publik membahas seputar Melindungi Privasi Data di Indonesia.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan. Menurutnya, masih secuil pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan data pribadi dapat dilihat dari berbagai aktivitas di ranah internet.

Seperti halnya membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau bahkan Kartu Keluarga (KK) di internet, khususnya media sosial. Meskipun bagi sebagian orang yang belum memahami pentingnya keamanan data pribadi merupakan hal yang sepele, namun data-data penting tersebut boleh jadi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Continue reading

Rakernas 2019 Juga Jadi Ajang Promosi Kebudayaan Lokal

Keseruan peserta Rakernas saat gala dinner di Istana Maimun

MEDAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJII yang digelar pada 26-27 Juni di Medan, Sumatera Utara berlangsung sukses. Sebanyak 235 anggota dari 159 perusahaan yang hadir pulang membawa pengetahuan serta pengalaman baru yang akan bermanfaat dalam mengelola perusahaan dan organisasi.

Kesigapan para pengurus wilayah Sumatera Utara menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan agenda tahunan yang digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan ini.

Seperti biasa, acara utama Rakornas diisi dengan rapat kerja dan open policy meeting (OPM). Namun yang tidak kalah menarik juga acara-acara lain yang bersifat lebih santai seperti gala dinner.

Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Utara Bambang Heru Wijaksono selaku tuan rumah menjelaskan pembukaan acara dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

Continue reading

APJII Gelar Rakernas dan OPM 2019 di Medan

MEDAN – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Open Policy Meeting (OPM) 2019.

Acara ini diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, selama 2 hari, mulai dari tanggal 26 hingga 27 Juni 2019. Tema kegiatan di tahun ini adalah ‘APJII Aktif Mendukung Tersedianya Infrastruktur bagi Anggota dalam Meningkatkan Penetrasi Fixed Broadband Indonesia’.

Tema tersebut sejalan dengan semangat APJII untuk meningkatkan penetrasi internet salama ini. Sebagaimana diketahui, berdasarkan survei internet dan perilaku penggunanya di Indonesia tahun 2018 yang dilakukan APJII, diketahui bahwa jumlah pengguna internet di negeri ini telah mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8 persen dari total populasi yang sudah menggunakan internet.

Acara Rakernas dan OPM 2019 ini juga sebagai upaya APJII untuk meningkatkan soliditas dan peran sentral organisasi yang kini telah berusia 23 tahun di Indonesia. Menurut Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, Rakernas dan OPM 2019 merupakan momentum bagi APJII untuk lebih agresif lagi meningkatkan penetrasi internet di Indonesia, terutama fixed broadband.

“APJII memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama pemerintah berupaya mencari terobosan baru untuk lebih meningkatkan jumlah pengguna internet di Indonesia, khususnya fixed broadband. Dengan adanya Palapa Ring nanti, APJII bersemangat untuk dapat berkontribusi lebih jauh lagi,” kata Jamal.

Continue reading