APJII Sumut Dukung Pengembangan Wisata Danau Toba

MEDAN—Pengembangan Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk para penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) demi mendukung infrastruktur IT di kawasan tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Bambang Heru Wicaksono, Ketua Pengurus Wilayah APJII Sumatera Utara, saat menjadi pembicara di Kampus IT Del (29/10/2018). Diskusi panel yang bertajuk “Pengembangan Infrastruktur IT Di Kawasan Wisata Danau Toba & Peningkatan Kemampuan Scientific Innovative Masyarakat” digelar oleh Komunitas Bangso Batak. Continue reading

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN APJII TAHUN 2018


Kepada seluruh Anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) APJII yang dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2018 bertempat di Hotel Inaya Putri, Bali, telah disepakati adanya beberapa program kerja Pengurus yang harus dilaksanakan sampai dengan 2021.

Dengan demikian diperlukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran APJII (APPA) untuk menyesuaikan rencana beragam kegiatan dan keperluan yang akan dilakukan organisasi sampai dengan 31 Desember 2018.

Perubahan APPA ini telah disepakati oleh Dewan Pengawas dan Pengurus Pusat pada 28 Agustus 2018 melalui rapat pembahasan khusus

 Dikarenakan APJII adalah suatu Institusi non-profit maka prinsip dasar dari organisasi adalah melayani kepentingan anggota dan melakukan Anggaran Keuangan yang seimbang.

Maka itu perlu diketahui pengurus yang selama ini dalam kegiatan dan pengelolaan sumber daya APJII selalu dalam pengawasan dan bimbingan Dewan Pengawas untuk menjaga APPA APJII 2018 tidak terjadi defisit.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pengurus Pusat APJII 

 

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

PENGANGKATAN BAPAK ANDRI ASLAN SELAKU KEPALA BADAN PELAKSANA HARIAN APJII

Kepada seluruh Anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

  1. Mengacu pada keputusan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tanggal 9 Agustus 2018, telah diangkat Bapak Andri Aslan sebagai kepala BPH APJII. Jabatan tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus masa orientasi yang berlangsung dalam kurun waktu 9 Juli-9 Agustus 2018.
  2. Proses pengangkatan kepala BPH mengacu pada pasal 27 Anggaran Dasar serta pasal 38 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Badan Pelaksana Harian. Kepala BPH dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus serta melalui konsultasi dengan Dewan Pengawas.
  3. Kepala BPH APJII memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain:

                 A. Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional organisasi sehari-hari. 

B. Mengawasi dan mengelola administrasi, keuangan, teknis, urusan legal dan kegiatan lainnya. 

C. Berkoordinasi dan mewakili APJII dalam pertemuan dengan pejabat pemerintahan, asosiasi, dan mitra bisnis. 

D. Menjalin hubungan kerja dengan pemangku kepentingan APJII untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait kebijakan organisasi. 

E. Mengembangkan rencana strategis dan menjalankan kepentingan APJII untuk mencapai tujuannya. 

F. Mengkomunikasikan kepada pengurus, pengawas, dan anggota APJII tentang isu-isu strategis yang berdampak terhadap kepentingan organisasi.

 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

 

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pelaku Usaha Lokal Tak Diajak Bahas Revisi PP PSTE

JAKARTA – Para pelaku usaha lokal yang selama ini bermain di data center dan bisnis turunannya seperti cloud computing, hosting, serta lainnya ternyata tak dilibatkan dalam pembahasan draft revisi Peraturan Pemerintah  No.82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Salah satu yang menjadi perhatian dari draft itu adalah rencana mengubah Pasal 17 yang menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. 

“Saya sudah konfirmasi ke seluruh anggota IDPRO, kami memang belum pernah dilibatkan dalam pembahasan Perubahan PP 82/2012,” tegas Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) Kalamullah Ramli ketika dihubungi (28/10).  Continue reading

Pemprov Sumut Segera Go Digital, APJII Siap Mendukung

MEDAN – Eva Marlina, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengatakan pihaknya telah dipercaya oleh pemerintah untuk membantu tugas-tugas strategis dalam mengembangkan jaringan internet di Indonesia. Tak terkecuali bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Misalnya saja baru-baru ini APJII telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kerja sama itu, lebih menitikberatkan transparansi kepemerintahan melalui teknologi informasi. Continue reading