ICON+ Gandeng APJII Sulampua Penuhi Kebutuhan Akses Internet

APJII Sulampua dan ICON+ / Dok. Tribunnews

MAKASSAR – ICON+ berencana menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) untuk memenuhi kebutuhan layanan akses internet di kawasan Indonesia Timur.

“Kami akan bersinergi dan mempererat silaturahmi dengan seluruh anggota penyedia internet service provider (ISP) di lingkup wilayah APJII Sulampua. Ini demi meningkatkan kerja sama yang solid dan maju serta memenuhi kebutuhan layanan akses internet di kawasan Indonesia Timur dengan menggunakan fiber optic,” ujar Manajer Bidang Pendapatan ICON+ SBU Sulawesi & Indonesia Bagian Timur, Eka Widya Purwitasari.

Untuk itu, kata Eka, ICON+ siap berkolaborasi dengan APJII Sulampua dalam mendukung program transformasi digital nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal ini rupanya disambut baik oleh Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Arry AS.

Continue reading

APJII Wilayah Sulampua Akan Sediakan Internet dan Posko Makan Gratis Korban Gempa di Sulawesi Barat

Makassar– Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pengurus Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) segera mendirikan dapur khusus yang menyediakan makanan siap saji di ‘Posko Makan Gratis untuk Korban Gempa’ di Tappalang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).

Posko ini akan menawarkan menu makanan variatif yang disajikan secara prasmanan kepada para pengungsi dan masyarakat terdampak gempa bumi khususnya di Tappalang, sebagai pusat gempa dan warga lain di sekitar wilayah Kabupaten Majene hingga Mamuju Sulawesi Barat.

Arry AS, Ketua APJII Pengurus Wilayah Sulampua, mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk membantu masyarakat terdampak gempa dengan membuka Posko Makan Gratis di Kelurahan Sirindu dan Tappalang. Ini sebagai bentuk perhatian dan rasa empati kami atas musibah yang menimpa saudara-saudari kita di Sulawesi Barat.

“APJII Peduli juga akan menyediakan layanan jaringan internet gratis di beberapa titik pengungsian dengan menggunakan perangkat satelit,” kata Arry seperti dikutip dari waktu.co.id, baru-baru ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status penanganan bencana gempa bumi dengan magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat sebagai tanggap darurat. Penetapan status tanggap darurat itu dilakukan Gubernur Sulawesi Barat HM Ali Baal Masdar melalui surat nomor 001/Darurat-SB/I/2021 sejak 15 Januari 2021 sampai 28 Januari.

Pengungsi Hampir 90 Ribu Jiwa

Per Sabtu (23/1), Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat melaporkan 89.624 warga Kabupaten Mamuju dan Majene masih mengungsi pascabencana gempa yang melanda wilayah itu.

Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 91 jiwa, tiga orang dinyatakan hilang di Kabupaten Majene dan dua orang meninggal di pengungsian. Sedangkan 320 jiwa dengan luka sangat berat masih dirawat di sejumlah rumah sakit, 426 jiwa luka berat, 240 jiwa luka sedang, dan 2.703 jiwa luka ringan.

APJII Sulsel Gelar Rakerwil

Rakerwil APJII Sulsel / Dok. APJII 2021

MAKASSAR – Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulawesi Selatan (Sulawesi, Maluku dan Papua) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2020-2021 di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (14/01/2021).

Agenda Rapat Kerja Wilayah APJII Sulawesi Selatan ini mengusung tema “Peran Industri Internet dalam Mendukung Pencegahan Covid-19”. 

Dihadiri oleh Sekretaris Dewan Pengawas, Mangara P. Peranginangin, Bendahara Umum, Agus Budi Raharjo, Ketua Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah, Zulfadly Syam, Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota, Urai Ida Sri Haryani dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Handoyo Taher serta seluruh perwakilan anggota ISP di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Continue reading

Harapan 2021 APJII untuk Pemerintah Pusat dan Daerah demi Pertumbuhan Industri Internet RI

Syukuran HUT ke-23 APJII di Jakarta pada 2019.

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengharapkan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dukungan lebih bagi industri internet lewat regulasi-regulasi yang kondusif bagi pertumbuh industri pada 2021. Apalagi pada tahun lalu industri internet RI cukup terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Harapan senada juga diberikan pada pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah bisa mendukung program penetrasi internet di daerah/desa untuk meningkatkan ekonomi digital daerah tersebut. Dan bukan menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang justru memberatkan industri internet kita,” ujar Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, baru-baru ini.

Menurut Jamal, meski pandemi memiliki sisi positif seperti akselerasi transformasi digital masif, secara bisnis pandemi menimbulkan dampak buruk. Karena faktanya sebagian besar dari 500 anggota APJII, model bisnisnya mengandalkan konsumen korporasi alias business to business (B2B).

Survei APJII yang dirilis pada Juni 2020 tentang dampak Covid-19 terhadap jalan bisnis seitar 500 anggota Asosiasi menyebutkan, sebagian besar kontrak kerja menjadi batal atau restruktur ulang perjanjian. Akibatnya, pendapatan anggota menurun drastis.

Rinciannya; 34,5 persen responden mengaku terjadi pembatalan dan restruktur (penundaan kontrak) yang menyebabkan 44,8 persen pendapatan turun hingga 30 persen. Kemudian sebanyak 22,3 persen anggota APJII memutuskan menutup lebih dari 50 persen lokasi operasionalnya. Sekitar 6 persen bahkan harus gulung tikar karena pendapatan yang diterima tidak cukup untuk mendukung operasional. Namun demikian, ada 31 persen anggota APJII yang menjawab seluruh lokasi operasional berjalan seperti biasa.

Karena dampak buruk itu, pada tahun lalu APJII meminta kepada pemerintah beberapa keringan usaha, yakni (1) Penundaan pembayaran BHP USO, (2) penundaan pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, (3) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, (4) Pengurangan Pajak Penghasilan untuk Mengurangi Beban Perusahaan, (5) Pemberian Bantuan Likuiditas dari Perbankan dengan Bunga Rendah, dan sebagainya.

“Outlook APJII terhadap industri internet 2021 adalah bagaimana semua pemangku kepentingan bisa mengejar daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau internet lewat satu program APJII ‘Desa Internet Mandiri’. Sehingga tahun ini daerah-daerah itu bisa dijangkau internet. Dan yang juga penting, bagaimana kita harus bisa meningkatkan trafik lokal jauh lebih tinggi lagi,” papar dia.

Terakhir, kata Jamal, tahun 2021 layanan internet akan semakin menonjol dan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.

Survei APJII tentang pengguna internet di Indonesia periode 2019-kuartal II 2020 menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73,7 persen dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna. Ada kenaikan jumlah pengguna internet sebesar 8,9 persen atau setara 25,5 juta pengguna.

APJII Dukung Langkah Pemkot Banda Aceh Berantas Judi Online

BANDA ACEH–Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberantas situs judi online yang meresahkan masyarakat.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menegaskan pihaknya siap mengkomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan filtering terhadap konten-konten negatif.

“Ini langkah yang luar biasa yang dilakukan wali kota, kami selaku penyelenggara jasa internet mendukung penuh kebijakan tersebut dan meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan pemblokiran konten negatif termasuk game judi online di Aceh khususnya Banda Aceh,” katanya dalam pertemuan dengan Walikota Banda Aceh pada 7 Januari 2021.

Dalam pertemuan tersebut wali kota menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada APJII yang telah mendukung penuh kebijakannya dalam memberantas game judi online di Banda Aceh.

“Game judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan merusak pola pikir generasi muda di Aceh, serta menguras ekonomi warga, selama ini kita terus mencegah melalui media dakwah yang disampaikan para ulama, mengeluarkan surat edaran larangan serta intens melakukan razia,” kata Walikota Banda Aceh Aminullah.

Wali Kota berharap dengan adanya dukungan dari APJII menjadi solusi terbaik dan memudahkan Pemerintah Kota memberantas game judi online di Banda Aceh

“Dukungan APJII ini menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya dan Pemko Banda Aceh, sehingga nantinya Pemerintah Pusat melalui Kominfo bisa melakukan filtering terhadap konten negatif khususnya game judi online di Aceh,” harapnya.