PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

PENGANGKATAN BAPAK ANDRI ASLAN SELAKU KEPALA BADAN PELAKSANA HARIAN APJII

Kepada seluruh Anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

  1. Mengacu pada keputusan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tanggal 9 Agustus 2018, telah diangkat Bapak Andri Aslan sebagai kepala BPH APJII. Jabatan tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus masa orientasi yang berlangsung dalam kurun waktu 9 Juli-9 Agustus 2018.
  2. Proses pengangkatan kepala BPH mengacu pada pasal 27 Anggaran Dasar serta pasal 38 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Badan Pelaksana Harian. Kepala BPH dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus serta melalui konsultasi dengan Dewan Pengawas.
  3. Kepala BPH APJII memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain:

                 A. Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional organisasi sehari-hari. 

B. Mengawasi dan mengelola administrasi, keuangan, teknis, urusan legal dan kegiatan lainnya. 

C. Berkoordinasi dan mewakili APJII dalam pertemuan dengan pejabat pemerintahan, asosiasi, dan mitra bisnis. 

D. Menjalin hubungan kerja dengan pemangku kepentingan APJII untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait kebijakan organisasi. 

E. Mengembangkan rencana strategis dan menjalankan kepentingan APJII untuk mencapai tujuannya. 

F. Mengkomunikasikan kepada pengurus, pengawas, dan anggota APJII tentang isu-isu strategis yang berdampak terhadap kepentingan organisasi.

 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

 

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pelaku Usaha Lokal Tak Diajak Bahas Revisi PP PSTE

JAKARTA – Para pelaku usaha lokal yang selama ini bermain di data center dan bisnis turunannya seperti cloud computing, hosting, serta lainnya ternyata tak dilibatkan dalam pembahasan draft revisi Peraturan Pemerintah  No.82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Salah satu yang menjadi perhatian dari draft itu adalah rencana mengubah Pasal 17 yang menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. 

“Saya sudah konfirmasi ke seluruh anggota IDPRO, kami memang belum pernah dilibatkan dalam pembahasan Perubahan PP 82/2012,” tegas Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) Kalamullah Ramli ketika dihubungi (28/10).  Continue reading

RUU Perlindungan Data Pribadi Diharapkan Menjadi Prolegnas

Ilustrasi Pengguna Facebook / Source: Internet

JAKARTA – Refleksi lain dari kasus bocornya data pelanggan Facebook, menurut Kabid Hubungan Antar Lembaga APJII Tedi Supardi Muslih adalah pentingnya keamanan data pribadi. Tedi yang aktif  Desk Ketahanan & Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Politik Hukum & Keamanan Republik Indonesia, mendesak Kementerian Kominfo untuk segera mengegolkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Menurut Tedi yang tercatat sebagai inisiator berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu, skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook memang menjadi sorotan karena melanggar privasi yang notabene merupakan hak setiap manusia yang harus dihormati.  Continue reading

Seluruh Kontrak Anggota APJII Sudah Diperpanjang LKPP

Ulang Tahun APJII / Dok. APJII

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, memastikan kepada seluruh anggota sudah bisa melakukan perpanjangan kontrak dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Semua kontrak sudah diperpanjang oleh LKPP melalui proses administrasi perpanjangan kontrak antara LKPP dengan teman-teman ISP,” katanya. Continue reading

Dua Pasal RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Rugikan Anggota APJII telah Dihapus

Foto bersama di acara IIXS 2017 / Dok. APJII

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya menghapus 2 pasal dan ayat yang ada pada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait Penyelenggaran Jasa Telekomunikasi. Kedua poin yang ada pada RPM dirasa memberatkan anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Penghapusan itu setelah pengurus APJII melakukan diskusi dengan pemerintah.

“Alhamdulillah, pasal 13 ayat 3 dan 31 ayat 3 berhasil dihapus. Berarti, kedua poin kita disetujui untuk dihapus. Terima kasih banyak untuk support dan doa dari teman-teman semua,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza. Continue reading