Concern APJII terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi dan Penguatan Posisi Industri Telekomunikasi Indonesia

APJII dorong RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU.

JAKARTA– Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sangat peduli terhadap perlindungan data pribadi, sehingga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi UU.

APJII pernah menjadi narasumber di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI terkait RUU PDP, baru-baru ini.

Hal tersebut disampaikan Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, dalam acara webinar Alinea Forum, kemarin (21/7). Dalam webinar tersebut, Jamal memaparkan materi bertajuk “Strategi Perlindugan Data Pribadi” dari sudut pandang pengguna dan penyedia layanan internet dan layanan telekomunikasi lainnya. Webinar tersebut juga menampilkan narasumber lainnya dari unsur Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan angggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding.

Menurut Jamal, melihat makin banyak kasus peretasan dan pencurian data pribadi seperti data pengguna e-commerce dan operator seluler, APJII sangat concern terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia.

Tujuannya, untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Problemnya, pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi soal ini, supaya data pribadi ini aman.

“Padahal faktanya data pribadi kita bisa dijual-belikan karena disimpan di luar, dan kita atau pemerintahh Indonesia tidak mendpat benefit dari data pribadi tersebut,” ujar Jamal.

Berdasarkan data APJII, data pribadi pemilik akun media sosial bisa dijual di luar negeri. Contohnya, satu aku media sosial dihargai US$ 2 atau setara Rp 28 ribu per akun. Bila ditotal, potensi ekonomi data pribadi di Indonesia bisa mencapai Rp 80 triliun. Sebuah nilai yang sangat besar bagi republik ini.

SIARAN PERS: Masukan APJII Terkait RUU PDP Kepada DPR RI

APJII

JAKARTA, 9 Juli 2020 – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan rapat bersama dengan DPR RI Komisi I. Rapat tersebut membahas masukan-masukan asosiasi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). APJII sebagai organisasi internet terbesar di Indonesia mendukung RUU PDP untuk segera dibahas dan disahkan.

“Perlindungan data pribadi mendorong dan memperkuat posisi industri Telekomunikasi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Maka itu, APJII mendukung agar RUU PDP ini segera dibahas dan disahkan,” ujar Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.

Meski begitu sebagai stakeholder, lanjut Jamal, APJII juga memiliki kepentingan untuk memberikan masukan terkait dengan RUU PDP ini.

“APJII sebagai stakeholder dalam industri Telekomunikasi sangat berkepentingan atas adanya pengaturan dan regulasi mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang, yang dapat dilaksanakan secara efektif serta tepat sasaran,” kata Jamal.

Continue reading

APJII Teken MoU dengan Balmon DKI Jakarta Terkait Penggunaan Frekuensi

Foto Bersama setelah MoU Penggunaan Frekuensi antara APJII dan Balmon Kemkominfo DKI Jakarta – Dok APJII 2019

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) beberapa waktu yang lalu telah melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Balai Monitoring (Balmon) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) DKI Jakarta.

Koordinasi yang dilakukan pada 13 Mei 2019 lalu membahas tentang sosialisasi penggunaan frekuensi yang masih digunakan oleh beberapa anggota APJII.

Frekuensi tersebut adalah 5.600 – 5.650 MHz. Sumber daya yang didiskusikan itu, pada dasarnya tidak boleh digunakan oleh anggota APJII. Hanya boleh digunakan oleh BMKG untuk memantau keadaan cuaca maupun pemantauan pesawat terbang.

“Jadi APJII melakukan koordinasi bersama BMKG dan Balmon Kemkominfo DKI Jakarta membahas masalah penggunaan frekuensi yang tidak diperbolehkan digunakan selain BMKG. Sebab frekuensi tersebut dikhususkan untuk memantau cuaca, bencana alam, dan penerbangan,” kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII, Eva Marlina.

Continue reading

APJII dan BSSN Gelar FGD Membahas Keamanan Siber

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). FGD ini merupakan salah satu langkah konkret kerja sama antara APJII dengan BSSN. 

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APJII, Eva Marlina, FGD ini dilakukan agar nantinya ketika BSSN membuat kebijakan yang bersentuhan bisnis internet sesuai dengan kondisi di lapangan. 

“BSSN itu mengganggap partner mereka seperti ISP dan NAP yang dalam hal ini diwakili APJII merupakan garda terdepan dalam hal-hal terkait dengan bisnis internet. Oleh sebab itulah kami diundang untuk melakukan FGD bersama BSSN,” kata Eva.

Continue reading

Kemkominfo Blokir 11.803 Konten Bermuatan Radikalisme

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.

Laporan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, menunjukkan berdasarkan platform, konten yang terbanyak diblokir berada di facebook dan instagram, yakni sebanyak 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten.

“Adapun konten  radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/youtube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten yang berada di filesharing, dan 494 konten di situs web,” ujar Plt Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan resminya.

Read mor