APJII Teken MoU dengan Balmon DKI Jakarta Terkait Penggunaan Frekuensi

Foto Bersama setelah MoU Penggunaan Frekuensi antara APJII dan Balmon Kemkominfo DKI Jakarta – Dok APJII 2019

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) beberapa waktu yang lalu telah melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Balai Monitoring (Balmon) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) DKI Jakarta.

Koordinasi yang dilakukan pada 13 Mei 2019 lalu membahas tentang sosialisasi penggunaan frekuensi yang masih digunakan oleh beberapa anggota APJII.

Frekuensi tersebut adalah 5.600 – 5.650 MHz. Sumber daya yang didiskusikan itu, pada dasarnya tidak boleh digunakan oleh anggota APJII. Hanya boleh digunakan oleh BMKG untuk memantau keadaan cuaca maupun pemantauan pesawat terbang.

“Jadi APJII melakukan koordinasi bersama BMKG dan Balmon Kemkominfo DKI Jakarta membahas masalah penggunaan frekuensi yang tidak diperbolehkan digunakan selain BMKG. Sebab frekuensi tersebut dikhususkan untuk memantau cuaca, bencana alam, dan penerbangan,” kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII, Eva Marlina.

Continue reading

APJII dan BSSN Gelar FGD Membahas Keamanan Siber

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). FGD ini merupakan salah satu langkah konkret kerja sama antara APJII dengan BSSN. 

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APJII, Eva Marlina, FGD ini dilakukan agar nantinya ketika BSSN membuat kebijakan yang bersentuhan bisnis internet sesuai dengan kondisi di lapangan. 

“BSSN itu mengganggap partner mereka seperti ISP dan NAP yang dalam hal ini diwakili APJII merupakan garda terdepan dalam hal-hal terkait dengan bisnis internet. Oleh sebab itulah kami diundang untuk melakukan FGD bersama BSSN,” kata Eva.

Continue reading

Kemkominfo Blokir 11.803 Konten Bermuatan Radikalisme

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.

Laporan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, menunjukkan berdasarkan platform, konten yang terbanyak diblokir berada di facebook dan instagram, yakni sebanyak 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten.

“Adapun konten  radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/youtube sebanyak 678 konten. Kemudian 614 konten di platform telegram, 502 konten yang berada di filesharing, dan 494 konten di situs web,” ujar Plt Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan resminya.

Read mor

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

PENGANGKATAN BAPAK ANDRI ASLAN SELAKU KEPALA BADAN PELAKSANA HARIAN APJII

Kepada seluruh Anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

  1. Mengacu pada keputusan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tanggal 9 Agustus 2018, telah diangkat Bapak Andri Aslan sebagai kepala BPH APJII. Jabatan tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus masa orientasi yang berlangsung dalam kurun waktu 9 Juli-9 Agustus 2018.
  2. Proses pengangkatan kepala BPH mengacu pada pasal 27 Anggaran Dasar serta pasal 38 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Badan Pelaksana Harian. Kepala BPH dipilih melalui seleksi khusus yang ditangani secara khusus pula oleh Dewan Pengurus serta melalui konsultasi dengan Dewan Pengawas.
  3. Kepala BPH APJII memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain:

                 A. Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional organisasi sehari-hari. 

B. Mengawasi dan mengelola administrasi, keuangan, teknis, urusan legal dan kegiatan lainnya. 

C. Berkoordinasi dan mewakili APJII dalam pertemuan dengan pejabat pemerintahan, asosiasi, dan mitra bisnis. 

D. Menjalin hubungan kerja dengan pemangku kepentingan APJII untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait kebijakan organisasi. 

E. Mengembangkan rencana strategis dan menjalankan kepentingan APJII untuk mencapai tujuannya. 

F. Mengkomunikasikan kepada pengurus, pengawas, dan anggota APJII tentang isu-isu strategis yang berdampak terhadap kepentingan organisasi.

 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

 

Jakarta, 25 Oktober 2018

Pelaku Usaha Lokal Tak Diajak Bahas Revisi PP PSTE

JAKARTA – Para pelaku usaha lokal yang selama ini bermain di data center dan bisnis turunannya seperti cloud computing, hosting, serta lainnya ternyata tak dilibatkan dalam pembahasan draft revisi Peraturan Pemerintah  No.82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Salah satu yang menjadi perhatian dari draft itu adalah rencana mengubah Pasal 17 yang menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, pelindungan dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya. 

“Saya sudah konfirmasi ke seluruh anggota IDPRO, kami memang belum pernah dilibatkan dalam pembahasan Perubahan PP 82/2012,” tegas Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) Kalamullah Ramli ketika dihubungi (28/10).  Continue reading