JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Rencananya Munas yang ke XI ini akan diadakan pada tanggal 30 Juni 2021 mendatang. Direncanakan akan digelar di Bali.
“Ya, Munas APJII nanti akan digelar pada 30 Juni 2021. Ini sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART organisasi ya,” ujar Sekretaris Jenderal APJII, Henri Kasyfi Soemartono.
Menurut Henri, dalam acara Munas XI APJII nantinya, akan membahas banyak agenda bersama para anggota organisasi.
Setidaknya ada lima agenda besar yang bakal dikaji, yakni Pertanggung Jawaban Kepengurusan APJII 2018-2021, Pengesahan Program Kerja APJII 2021-2024, Pemilihan Dewan Pengawas APJII, Pemilihan Ketua Umum APJII, dan Pemilihan Ketua Unit IDNIC-APJII.
JAKARTA – Belum lama ini, ramai kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Disebut-sebut jumlah bocornya data pengguna BPJS tak main-main. 279 juta data milik masyarakat Indonesia diduga dijual di akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. Awalnya, akun Kotz menyebut ada 1 juta data sampel penduduk, dari total 279 juta ini.
Namun berdasarkan investigasi yang dilakukan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyebut jumlahnya sampelnya hanya 100 ribu. Untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.
“Terdapat 3 tautan yang terindentifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera,” ujar Dedy Permadi, Juru Bicara Kemkominfo.
JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program Literasi Digital Nasional dengan menyasar 50 juta masyarakat hingga 2024 mendatang.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan LDN merupakan
program pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi di bidang digital. Menurutnya,
sasaran Program (LDN) meningkat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
“Hal itu menandakan keseriusan
Pemerintah dalam melakukan terobosan dan akselerasi di bidang pengembangan SDM
digital. Dengan demikian, diharapkan setidaknya terdapat 50 juta masyarakat
Indonesia yang akan terliterasi digital sampai tahun 2024 mendatang, dan
diharapkan terus meningkat di periode pemerintahan berikutnya hingga menjangkau
100 juta masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam peluncuran Program Literasi
Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital, dari Hall Basket Senayan,
Jakarta, Kamis (20/05/2021).
Tahun ini, akan ada 20.000
pelatihan di seluruh Indonesia. Target literasi digital sesuai dengan modul dan
kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital, yaitu Digital Ethics,
Digital Safety, Digital Skills, dan Digital Culture. “Ke
depan nantinya, setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4
juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia,”
jelasnya.
Menurut Menkominfo, Program LDN
menjadi sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh
masyarakat, di mana saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di
Indonesia.
“Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu
mengoptimalkan kebermanfaatan internet, yang salah satunya ditandai dengan
potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar USD124
Miliar pada tahun 2025 mendatang,” ujarnya.
Siapkan
Talenta Digital
Selain Program Literasi Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga
menyelenggarakan Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program itu
menyediakan 100.000 beasiswa pelatihan nongelar setiap tahun. Melalui DTS,
Kementerian Kominfo memberikan peluang mengasah keterampilan digital tingkat
menengah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi antara lain big data,
artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cybersecurity, dan
pemanfaatan kemajuan teknologi digital lainnya. Menteri
Johnny menyatakan, pelaksanaan program tersebut bekerja sama dengan 93
universitas dan politeknik di 34 provinsi.
“Sedangkan, pengembangan
keterampilan digital tingkat lanjutan, dilakukan melalui program Digital
Leadership Academy (DLA), yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor
publik dan privat setiap taunnya,” ujarnya.
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu secara produktif di sisi hilir atau hilirisasi.
Menurut Johnny, Pemerintah bersama dunia usaha, dan platform-platform digital mendorong betul agar soko guru ekonomi indonesia mendapat atau menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Menkominfo menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut prinsip-prinsip overprotectionism, tetapi Pemerintah ingin untuk membangun dan mengembangkan produk-produk dalam negeri.
“Apalagi saat ini, sudah ada 6,4 Juta UMKM yang berpindah ke ruang digital sampai Maret 2021. Menghadapi tantangan dan bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada mereka berjualan secara offline,” ungkapnya.
Sosialisasi penertiban frekuensi di Pekanbaru, Riau.
Pekanbaru – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Pekanbaru sepakat melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penertiban frekuensi di Provinsi Riau.
Kesepakatan itu lahir saat APJII Pengurus Wilayah Riau menggelar acara “Sosialisasi Pengguaan Frekuensi”, yang menghadirkan narasumber Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, serta Handoyo Taher, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat APJII, di Hotel Jatra, Pekanbaru, pada 21 April 20201.
Acara yang dirangkai dengan buka puasaa bersama ini juga dihadiri oleh Didi Winarsyah, Ketua APJII Pengurus Wilayah Riau, dan Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I Pekanbaru.
“Dengan meningkatnya teknologi seperti Closed Circuit Television (CCTV) bahkan teknologi terbaru penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang oleh kepolisaan RI digunakan untuk e-tilang, maka pengguna frekuensi semakin tinggi. Sehingga perlu penertiban frekuensi yang telah diatur negara,” kata Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I Pekanbaru.
Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, mengatakan pemerintah berencana melakukan penertiban penggunaan frekuensi secara nasional. Semula penertiban secara serentak ini digelar pada Maret lalu, tapi diundur pada Juni tahun ini. Untuk itu, Balmon meminta perusahaan internet (ISP), anggota APJII, tertib menggunakan frekuensi.
“Penertiban ini bersifat nasional dan tanpa kecuali sehingga juga menyasar internet service provider (ISP) yang banyak menggunakan frekeunsi,” ungkap Nofriadi.
Sementara Handoyo Taher menjelaskan, pertumbuhan bisnis internet di Indonesia cukup baik, yang bisa dilihat dari jumlah ISP yang menjadi anggota APJII. Bila pada 2018, ada 300-an ISP menjadi anggota APJII, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 500 ISP.
“Maka itu, perlu ada sosialisasi ini agar semua ISP dapat berusaha sesuai aturan. Untuk kawan-kawan dari RT-RW Net, APJII minta segera mengurus izinnya dan ditingkatkan menjadi ISP, karena pengurusan menjadi ISP kini semakin mudah dengan penggunaaan sistem OSS (Online Single Submission OSS),” kata pria yang biasa disapa Om HT ini.
Acara Sosialisasi Frekeunsi di Pekanbaru Riau ini dihadiri sekitar 30 perusahaan ISP di Provinsi Riau dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Secara bersamaan, acara sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi APJII untuk menyalurkan bantuan kepada para anak yatim binaan LAZISMU Pekanbaru.
