Perlindungan Data Pribadi Mutlak Diperlukan

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menekankan pentingnya perlindungan data pribadi.

JAKARTA – Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terkait dengan kedaulatan data. Apalagi di zaman era digital saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR RI pada Jumat, (16/08/2019). Menurutnya, negeri ini harus sigap dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi.

“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak,” ujarnya.

Pernyataan Presiden Jokowi itu ditanggapi oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza. Menurutnya, dengan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia yakni 171,17 juta jiwa, maka mutlak hukumnya regulasi perlindungan data pribadi harus segera diterbitkan.

“Harus ada kepastian keamanan data bagi setiap warga negara. Sebab hal ini penting karena sebagai bentuk melindungi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri,” jelasnya.

Continue reading

APJII Sulawesi Selatan Berkurban Bersama Tunanetra

APJII Wilayah Sulsel Berqurban Bersama Saudara Tunanetra, Makassar, Minggu (11/08/2019) – Dok. APJII 2019

MAKASSAR – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1440 H, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan aksi peduli sosial terhadap masyarakat khususnya penderita tunanetra.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami dari APJII pengurus wilayah Sulsel,” ujar Ketua APJII Pengwil Sulse, Arry Abdi Syalman.

Lebih lanjut, Arry mengatakan, sebagai perwakilan APJII di Indonesia Timur yang mengkoordinatori wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, APJII Sulsel menyalurkan donasi dari beberapa beberapa perusahaan anggota melalui kegiatan ‘APJII Berqurban Bersama Saudara Tunanetra’.

“Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu saat Hari Raya Idul Adha bertempat di Panti Asuhan Yayasan Pembina Tunanetra Indonesia (YAPTI), Makassar,” jelasnya.

Continue reading

Press Release: Hadapi Industri 4.0, Kesiapan SDM Mutlak Diperlukan

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII (kanan), menjadi narasumber salah satu diskusi di Jakarta, Sabtu lalu (3/8).

JAKARTA – Sumber daya manusia (SDM) mutlak dipersiapkan untuk menghadapi era industri 4.0. Sebab, mau tidak mau, kesiapan SDM merupakan hal yang paling mendasar menghadapi perubahan zaman.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, harus diakui sejauh ini SDM di negeri ini masih kurang persiapan menghadapi era baru ini.

“Bicara industri ini, kita (SDM) belum siap,” katanya saat diskusi tentang era industri 4.0 di Jakarta.

Belum siapnya SDM menyambut industri 4.0 ini lebih kepada pemerataan keterampilan di seluruh daerah di Indonesia. Lain cerita jika SDM yang berada di kota-kota besar. Barangkali mereka sudah siap lantaran fasilitas pendukungnya ada.

“Ini kan bicara soal Industri 4.0 ya. Bukan hanya SDM yang ada di kota besar saja. Penting juga memperhatikan SDM-SDM yang berada di daerah,” jelas Jamal.

Dia juga menyontohkan kegiatan APJII untuk berkontribusi menyiapkan SDM yang siap menghadapi industri 4.0, yakni rutin menggelar pelatihan-pelatihan bagi siswa SMK. Tak hanya itu saja, pelatihan-pelatihan yang digelar pun bersertifikasi. APJII telah menggelar pelatihan bersertifikat di 13 pengurus wilayah.

“Ini penting karena sekarang zamannya sudah perlu sertifikasi saat akan menghadapi dunia kerja. Apalagi adanya MEA yang akan membuat persaingan dunia kerja antar negara begitu ketat. Maka itu, APJII rutin menggelar pelatihan-pelatihan sebagai wujud kontribusi kami menyiapkan SDM berkualitas untuk menghadapi industri 4.0,” terangnya.

Maka itu dari sisi pemerintah, kata dia, perlu secara serius mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang teknologi.

APJII Bantu Pemerintah Kota Banda Aceh Implementasi Smart City

APJII meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah kota Banda Aceh terkait implementasi smart city, disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (sumber: pemkotbandaaceh)

BANDA ACEH- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Nota kesepahaman ini untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menunjang implementasi program smart city atau kota pintar di bumi Serambi Mekkah ini.

Kerja sama ini diteken langsung oleh Aminullah Usman, Walikota Banda Aceh dan Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, di Balai Kota Pemkot Banda Aceh pada Selasa (30/7). Istimewanya, penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Nota kesepahaman yang diteken antara Pemkot Banda Aceh dan APJII memiliki beberapa hal, antara lain memuat tentang Implementasi Gerakan Menuju Banda Aceh Smart City.

Walikota Aminullah mengatakan, dengan penandatanganan MoU dengan APJII, pihaknya berharapk dapat melakukan sinergi program demi mewujudkan Banda Aceh sebagai kota pintar berkesinambungan. Kami sangat mengharapkan peran APJII sebagai kolaborator antara kami dan mitra APJII, yang diyakin sangat berkompeten di bidangnya.

“Misalkan terkait infrastruktur, pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, serta sektor lainnya. Dengan demikian, harapannya infrastruktur dan kualitas SDM di Aceh dapat sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa,”ujarnya. .

Untuk implementasi smart city ini, walikotabertekad menjadikan pelayanan publik semakin sederhana, mudah, dan memangkas rantai birokrasi sebagaimana diamanahkan Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan. “Apalagi Banda Aceh sudah terpilih sebagai salah satu pilot project smart city di Indonesia.”

Pada kesempatan itu, walikota juga memohon kepada menkominfo untuk membantu pembangunan Gedung Network Operating Center yang representatif di Banda Aceh. Gedung tersebut akan menjadi tempat untuk mengawasi, mengendalikan, serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Serta untuk memastikan semua layanan berjalan semestinya dan data-data antar-SKPK dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pemerintah kota mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Pemda Undang APJII Kembangkan Internet di Sangihe

Diskusi bersama / Dok APJII 2019

SANGIHE – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengundang APJII membahas kesiapan pengembangan ekonomi digital di daerah yang merupakan kabupaten terluar di Pulau Sulawesi.

Kabupaten yang menjadi batas wilayah Indonesia dengan Filipina ini, secara khusus meminta peran aktif APJII untuk pengembangan layanan internet guna mendukung program pencanangan ekonomi digital di daerah 3T ini.

“Rapat pembahasan tersebut berlangsung 6-7 Juli 2019 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna,” ujar Ketua Pengwil Sulawesi Selatan (Sulsel), Arry Abdi Syalman.

Continue reading