Press Release: Industri Telekomunikasi Mulai Kencangkan Ikat Pinggang, APJII Minta Pemerintah Tunda Pembayaran BHP dan Kontribusi USO

APJII

JAKARTA, Kamis 16 April 2020 – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19. Sektor ini meski diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah terutama untuk perusahaan telekomunikasi yang menyasar ke segmen ritel, tidak serta merta berdampak positif terhadap seluruh pendapatan global di industri telekomunikasi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19. Sektor ini tampaknya diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah, namun ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi, justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi. 

“Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza. 

APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B). Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya. 

Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis. Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen. 

Continue reading

Jangan Mudah Percaya Pesan Berantai Internet Gratis saat Covid-19

Ilustrasi Media Sosial (Sumber: Tribun-timur.com)

MAKASSAR – Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Arry Abdi Syalman mengatakan maraknya pesan berantai layanan internet gratis di ruang sosial media cenderung hoaks dan berpotensi kejahatan siber.

Kata dia, dalam pesan tersebut terdapat tautan atau link. Jika link tersebut di-klik, maka bisa saja berakibat fatal. Mengumpulkan atau mencuri data-data pribadi pengguna perangkat tanpa disadari.

“Apalagi jika pengguna mengakses tautan/ link yang tertera pada pesan tersebut dapat berakibat fatal, seperti peretasan akun atau pencurian data pribadi pada perangkat yang digunakan,” ujarnya.

Continue reading

APJII Sampaikan Draf Final Usulan Insentif Perpajakan ISP ke Pemerintah Kamis Pekan Ini

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan finalisasi terhadap draf insentif perpajakan bagi perusahaan jasa internet atau internet service provider (ISP) di tengah masa pandemi Covid-19. Draf tersebut diminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, setelah APJII mengirim surat usulan pemberian insentif pada ISP pada akhir Maret lalu.

Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, menjelaskan Kemenko Perekonomian sudah membalas surat APJII tersebut dan meminta Asosiasi melaporkan secara detail data-data pendukung usulan insentif tersebut. Saat ini Asosiasi sedang menyusun data-data yang diminta pemerintah.

“Sekarang APJII sedang koordinasikan data-data detail yang diminta pemerintah. Asosiasi sedang buat draf-nya dan rencanaya akan disampaikan ke pemerintah pada Kamis pekan ini,” ujar Jamal pada Buletin APJII, Rabu (8/4).

Perlu diketahui, perusahaan jasa internet (ISP) atau sektor telekomunikasi secara umum dibebani pajak BHP sebesar 0,5 persen dan kontribusi USO sebesar 1,25 persen setiap tahun, masing-masing diambil dari pendapatan kotor perseroan. Namun, kini kondisi bisnis atau ekonomi dalam situasi tidak normal akibat pandemi Covid-19, yang memukul banyak sektor/industri, termasuk telekomunikasi.

Maka itu, saat pemerintah merilis Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 Bidang Usaha, industri telekomunikasi dirasa perlu mendapatkan insentif itu. Sebab, sektor telekomunikasi punya peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah seperti belajar dan bekerja dari rumah. Selain itu, sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 menjadi tulang punggung transformasi digital menuju Indonesia 4.0.

“APJII berharap pemerintah perlu memikirkan industri telekomunikasi mendapat paket kebijakan insentif pajak tersebut. Terlebih di situasi pandemi Covid-19 ini, sektor telekomunikasi memiliki peranan yang tak kalah penting,” pungkas Jamal.

Salurkan Donasi Lewat APJII Peduli

JAKARTA—Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menggelar program APJII Peduli untuk bahu-membahu menanggulangi virus Covid-19 yang sedang mewabah.

Melalui program ini APJII membuka kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan telekomunikasi dan masyarakat umum untuk menyalurkan donasi. Uang yang terkumpul akan dibelikan sejumlah barang seperti hand sanitizer, sarung tangan, masker, makanan dan minuman, obat-obatan, serta keperluan lainnya.

“Kita tentu sangat terpukul dengan wabah ini, tetapi dengan saling membantu kita bisa menghadapinya bersama-sama,” ujar Ketua Umum APJII Jamalul Izza.

Continue reading

Press Release: APJII Berharap Pemerintah Memberikan Keringanan Pajak

APJII

JAKARTA, Selasa, 24 Maret 2020 – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung upaya pemerintah mengatasi laju penyebaran pandemic Covid-19. Antara lain usaha pemerintah adalah dengan menghimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah serta melakukan social distancing atau membatasi diri untuk berinteraksi sosial demi kesehatan.

“Dalam konteks APJII, dukungan kepada pemerintah terkait dengan pandemic Covid-19 ini adalah mengoptimalkan sumber daya yakni Indonesia Internet Exchange (IIX). APJII memiliki 14 IIX yang tersebar di seluruh Indonesia. Konkretnya, memfasilitasi koneksi seluruh konten yang ada di beberapa kampus di Yogyakarta untuk tersambung dengan seluruh IIX APJII sehingga memudahkan para pelajar mengakses konten pendidikan dengan cepat,” kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.

APJII juga mengapresiasi pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha. Meski begitu, dengan kondisi seperti sekarang ini, semestinya industri telekomunikasi juga mendapatkan keringanan itu.

Sebab, sektor telekomunikasi juga punya peranan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk belajar dan bekerja dari rumah. Selain itu pula, sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 menjadi tulang punggung guna mendukung transformasi digital menuju Indonesia 4.0.

Continue reading