UMKM Didorong Lakukan Transformasi Digital

Ilustrasi Desa Internet

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu secara produktif di sisi hilir atau hilirisasi.

Menurut Johnny, Pemerintah bersama dunia usaha, dan platform-platform digital mendorong betul agar soko guru ekonomi indonesia mendapat atau menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Menkominfo menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut prinsip-prinsip overprotectionism, tetapi Pemerintah ingin untuk membangun dan mengembangkan produk-produk dalam negeri. 

“Apalagi saat ini, sudah ada 6,4 Juta UMKM yang berpindah ke ruang digital sampai Maret 2021. Menghadapi tantangan dan bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar daripada mereka berjualan secara offline,” ungkapnya. 

Continue reading

APJII: Perlunya Sosialisasi dalam Kegiatan Penertiban Frekuensi di Riau

Sosialisasi penertiban frekuensi di Pekanbaru, Riau.

Pekanbaru – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Balai Monitoring (Balmon) Kelas I Pekanbaru sepakat melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait penertiban frekuensi di Provinsi Riau.

Kesepakatan itu lahir saat APJII Pengurus Wilayah Riau menggelar acara “Sosialisasi Pengguaan Frekuensi”, yang menghadirkan narasumber Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, serta Handoyo Taher, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat APJII, di Hotel Jatra, Pekanbaru, pada 21 April 20201.

Acara yang dirangkai dengan buka puasaa bersama ini juga dihadiri oleh Didi Winarsyah, Ketua APJII Pengurus Wilayah Riau, dan Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I Pekanbaru.

“Dengan meningkatnya teknologi seperti Closed Circuit Television (CCTV) bahkan teknologi terbaru penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang oleh kepolisaan RI digunakan untuk e-tilang, maka pengguna frekuensi semakin tinggi. Sehingga perlu penertiban frekuensi yang telah diatur negara,” kata Wan Fachrurazi, plh Balmon Kelas I Pekanbaru.

Nofriadi, Kasi Pemantauan dan Penertiban Balmon Kelas I Pekanbaru, mengatakan pemerintah berencana melakukan penertiban penggunaan frekuensi secara nasional. Semula penertiban secara serentak ini digelar pada Maret lalu, tapi diundur pada Juni tahun ini. Untuk itu, Balmon meminta perusahaan internet (ISP), anggota APJII, tertib menggunakan frekuensi.

“Penertiban ini bersifat nasional dan tanpa kecuali sehingga juga menyasar internet service provider (ISP) yang banyak menggunakan frekeunsi,” ungkap Nofriadi.

Sementara Handoyo Taher menjelaskan, pertumbuhan bisnis internet di Indonesia cukup baik, yang bisa dilihat dari jumlah ISP yang menjadi anggota APJII. Bila pada 2018, ada 300-an ISP menjadi anggota APJII, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 500 ISP.

“Maka itu, perlu ada sosialisasi ini agar semua ISP dapat berusaha sesuai aturan. Untuk kawan-kawan dari RT-RW Net, APJII minta segera mengurus izinnya dan ditingkatkan menjadi ISP, karena pengurusan menjadi ISP kini semakin mudah dengan penggunaaan sistem OSS (Online Single Submission OSS),” kata pria yang biasa disapa Om HT ini.

Acara Sosialisasi Frekeunsi di Pekanbaru Riau ini dihadiri sekitar 30 perusahaan ISP di Provinsi Riau dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Secara bersamaan, acara sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi APJII untuk menyalurkan bantuan kepada para anak yatim binaan LAZISMU Pekanbaru.

Pusat Data Nasional Bisa Membuat Negara Hemat Puluhan Triliun Per Tahun

Menteri Kominfo di KEK Nongsa, Batam

JAKARTA–Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) diperkirakan dapat mendorong efisiensi fiskal hingga Rp20 triliun pert tahun.

Menteri Komunikasi dan Infomatika, Johnny G. Plate pembangunan PDN bisa memperkuat satu data dan mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah tengah memantapkan perencanaan tata kelola dan kedaulatan data nasional.

“Saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center, tapi hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar internasional. Pusat Data Nasional ini tentu akan meningkatkan kinerja dan capaian Satu Data di Indonesia, juga menjadi medium untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang digunakan selama ini,” ujarnya saat meninjau rencana lahan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Kawasan Barelang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jum’at (23/04/2021).

Pembangunan Pusat Data Nasional di Kota Batam ini akan berlangsung pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Batam dianggap memiliki keunggulan dari sisi kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, dan air.

Menurut Menteri Johnny, pemerintah membangun PDN untuk mengonsolidasikan data dan mempercepat digitalisasi layanan publik. Ia menilai, PDN jadi pondasi utama untuk percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo ditugaskan untuk mengkonsolidasikan pusat data atau ruang server yang sekarang itu dikelola oleh kementerian dan lembaga untuk disatukan di Pusat Data Nasional.

Dengan belum terpenuhinya hal itu, berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional. “Untuk itu, Presiden Jokowi Widodo juga menetapkan di samping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki Satu Data Nasional,” ujarnya.

Untuk bisa mengkonsolidasikan data, Menteri Johnny menyatakan hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Ia menuturkan, beberapa pekerjaan rumah secara pararel yang perlu disiapkan dalam membangun Pusat Data Nasional meliputi organisasi pengelola PDN, penyediaan government cloud berstandar global, serta memiliki kemampuan SDM dalam audit sistem keamanan digital.

“Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan kemampuan SDM dalam negeri yang cakap terkait dengan sistem keamanan digital tersebut. Melalui skema literasi digital #MakinCakapDigital dari Kominfo, prioritas pengembangan SDM bidang digital di Indonesia akan terus diselaraskan dengan kebutuhan tata Kelola sumber daya data di Indonesia,” tegasnya.

Kominfo, lanjut Menteri Johnny, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (multistakeholder) telah menyiapkan program Siberkreasi, Digital Talent Scholarship (DTS) hingga Digital Leadersip Academy (DLA), guna pengembangan talenta digital di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny juga memaparkan landasan hukum yang digunakan dalam Pembangunan Pusat Data Nasional, yakni; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

APJII Segera Aktifkan IIX Pontianak

Ilustrasi Data Center / Sumber: nexdatacenter.com

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tengah mempersiapkan pengembangan Indonesia Internet Exchange (IIX). Pengembangan IIX selanjutnya ini, direncanakan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota APJII, Urai Ida Sri Haryani.

“Ya, betul. Saat ini sedang dalam proses,” jelas Ida.

Ida melanjutkan, rencana pengembangan IIX di Pontianak pada dasarnya sudah menjadi program APJII, sehingga tahun ini bisa terlaksana. Menurutnya, IIX Pontianak akan memiliki kapasitas 10 Gbps. Hadirnya IIX Pontianak ini juga tak lepas dari dukungan BAKTI melalui PT Palapa Ring Barat.

“Kita usahakan dan targetkan bulan ini IIX Pontianak harus aktif. Skema untuk interkoneksi tetap berbayar. Namun dengan harga minimum. Ini karena seiring dengan program pemerintah bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar utilisasi Palapa Ring harus lebih dioptimalkan,” kata Ida.

Continue reading

APJII Siap Berkolaborasi dengan Pengusaha Nahdliyin

Bali–Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung penuh inisiatif ‘Go Digital’ yang dicanangkan oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dalam Forum Bisnis yang digelar di Bali pada 26-28 Maret 2021.

Acara yang dihadiri oleh ratusan pengusaha Nahdliyin dari seluruh Indonesia ini menjadi ajang penting untuk mempererat kerja sama dan kolaborasi digital. Dalam sambutannya, Ketua Umum APJII Jamalul Izza menegaskan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan para pengusaha Nahdliyin di setiap daerah untuk menyediakan akses internet.

“Saat ini semua lini usaha sudah serba digital. Jadi kalau di daerah belum ada terjangka internet akan menghambat bisnis,” ujarnya dalam acara tersebut.

Jamal melanjutkan, bentuk kerja sama ini bisa bermacam-macam. Mulai dari penyediaan akses internet melalui program Desa Internet Mandiri, kolaborasi antara unit bisnis Nahdliyin dengan internet service provider (ISP) anggota APJII, hingga akses internet bagi lembaga pendidikan yang dikelola Nahdliyin.

Dalam kesempatan tersebut, Jamal juga mendorong para pengusaha ini untuk membangun lini bisnis start up di setiap daerah dengan melihat potensi usaha yang ada. “Kami siap mendukung penuh kebutuhan internet teman-teman semua,” ujar Jamal di hadapan ratusan pengusaha tersebut.

Para pengusaha tersebut merespons dengan cukup baik. Selama ini, banyak yang menyangka akses internet hanya bisa disediakan oleh operator seluler. Padahal, APJII punya 500-an anggota yang tersebar di berbagai daerah yang terbuka segala bentuk kerja sama. Jamal pun berharap ini bisa menjadi langkah awal untuk menjajaki kolaborasi saling menguntungkan di masa mendatang.