JAKARTA – BSSN mengadakan Kegiatan Fullboard Meeting FGD Finalisasi Rencana Aksi Rancangan Peraturan Presiden tentang SKSN pada tanggal 23-24 November 2021 di Hotel The Westin, Jakarta.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Umum APJII Muhammad Arif menjadi Narasumber yang menyampaikan materi seputar Strategi Keamanan Siber di Indonesia, dimana infrastruktur APJII merupakan infrastruktur informasi vital nasional.

Dalam paparannya, Ketua Umum APJII menyampaikan bahwa  dari aspek SDM, terlihat kurangnya sumber daya manusia yang memiliki wawasan siber, yang mampu bertindak sebagai inisiator yang signifikan dalam pembangunan strategi. Baik Pemerintah maupun industri belum memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk memulai dan memberlakukan kebijakan dan praktik keamanan siber yang konkret, oleh karena itu langkah logis yang pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang dapat melakukannya.

Dari aspek Teknologi, Indonesia saat ini sedang dalam proses membuat standar nasional tentang bagaimana keamanan informasi harus dilakukan oleh badan Pemerintah dan industri beserta alat evaluasinya.

Dari aspek regulasi, belum adanya UU Keamanan Siber di Indonesia mempengaruhi struktur organisasi yang seharusnya mengatur keamanan siber. Dengan tidak adanya kedudukan hukum keamanan siber, hampir tidak mungkin untuk memberlakukan praktik keamanan siber skala Nasional. Hal ini juga menyebabkan kebingungan dalam mengoordinasikan tanggung jawab terkait keamanan siber.

Fungsi BSSN juga dikritik karena tumpang tindih dengan badan lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Satuan Kejahatan Siber Polri, dan Pusat Operasi Siber Kementerian Pertahanan. Ke depan, Indonesia harus mempercepat pengesahan UU Keamanan Siber untuk memberikan legal standing. Keberadaan UU tersebut juga akan mendorong strategi keamanan siber nasional yang komprehensif dan meredefinisi fungsi BSSN menjadi lebih baik.

Sumber : Humas APJII
(created by Bid. Humas APJII)

274total visits,1visits today