Infrastruktur Masih Jadi Tantangan Transformasi Digital di Daerah

JAKARTA –Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terus mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi tulang punggung percepatan transformasi digital di daerah.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menegaskan di masa pandemi Covid-19 ini kebutuhan internet melonjak signifikan, tetapi sayangnya belum semua daerah menikmati fasilitas yang memadai. Aplikasi telemedis misalnya melonjak hingga 600% selama pandemi. Kendati demikian, sebanyak 11.700 fasilitas kesehatan (76% dari seluruh faskes yang ada) sudah terlayani akses internet tetapi masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Hal tersebut diungkapkan Jamal dalam diskusi virtual bertajuk ‘Pengembangan Teknologi dan Digital Talent dalam Percepatan Tranformasi Digital di Daerah’ pada Kamis (10/9/2020). Webinar yang digelar APJII bersama Aptiknas ini menghadirkan sejumlah pemimpin daerah. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Bisa dikatakan pandemi Covid-19 ini adalah guru terbaik untuk menerapkan transformasi digital,” ujar Jamal.

Ia bercerita sebelum ada pandemi, kegiatan virtual seperti rapat online atau e-learning sangat sulit dilakukan. Namun, selama pandemi semua pihak terpaksa melakukannya karena kondisi darurat.

Pandemi juga memperjelas kondisi akses internet yang masih belum merata. Banyak desa-desa yang akses internetnya sudah kencang, tetapi tidak sedikit juga yang hanya bisa dapat sinyal 2G atau bahkan blankspot sama sekali. Kondisi ini bahkan juga terjadi di beberapa kawasan di Jawa Barat yang relatif dekat dengan ibukota.

Data APJII menunjukkan sampai saat ini masih ada 287 ribu sekolah dari total 391 ribu yang masih perlu peningkatan kualitas layanan internet. Sementara itu, sebanyak 12.548 desa belum memiliki akses internet. Hal ini membuat aktivitas ekonomi dan pembelajaran jarak jauh menjadi terhambat.

“Ini menunjukkan tantangan terbesat transformasi digital masih masalah infrastruktur,” ia menambahkan.

Apalagi peralihan ke ruang digital tidak hanya butuh sekadar koneksi tetapi juga akses yang berkualitas. Demi mencapai hal tersebut, dibutuhkan partisipasi berbagai sektor untuk menjamin ketersediaan infrastruktur.

Sebagai asosiasi yang menaungi 500 penyedia layanan, APJII telah mendorong berbagai insiatif. Dalam hal infrastruktur APJII sudah membangun 14 nod internet exchange di berbagai wilayah. Komitmen ini akan terus dilanjutkan dengan membangun IIX serupa di tempat lainnya.

APJII juga sudah meluncurkan inisiatif Desa Internet Mandiri. Program ini menyasar desa-desa yang tidak termasuk wilayah 3T tetapi masih kesulitan akses internet. Setiap desa dapat bekerjasama dengan penyedia layanan untuk menghadirkan akses internet ke komunitas setempat. “Dengan demikian, transformasi digital akan otomatis terakselerasi, termasuk usaha-usaha yang memanfaatkan internet akan tumbuh,” tegas Jamal.

Baru-baru ini APJII juga mendorong inisiatif Free Wifi sebagai bentuk corporate social responsibility. Anggota-anggota APJII di daerah akan didorong menyediakan wifi gratis di ruang-ruang publik agar bisa dinikmati masyarakat.

Di daerah-daerah, upaya percepatan transformasi digital bisa dilakukan dengan berbagai cara. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menceritakan Pemprov misalnya telah membuka kanal pengaduan secara online yang bisa diakses lewat social media. Ini membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat bisa dipangkas sehingga mereka bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Saya baru dapat laporan ada murid yang mengadukan pungli di sekolahnya lewat social media. Ini salah satu contoh bagus di mana transformasi digital bisa membantu kinerja pemerintah,” ujar Ganjar.

1186total visits,7visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *