JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) keberatan atas insiden pemotongan kabel optik secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu tentu saja berdampak pada akses jaringan internet.

APJII memahami bahwa insiden ini terjadi disebabkan adanya proses revitalisasi perapihan area trotoar dan taman yang sedang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta di 81 ruas jalan.

Namun yang disayangkan adalah tidak adanya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan APJII yang menyebabkan pelanggan internet di kawasan Cikini dan Kemang Raya mengeluhkan akses yang terganggu.

APJII telah mengirimkan beberapa permohonan pertemuan terkait dengan berbagai hal namun sejauh ini belum mendapatkan response positif dari DKI.

“Kami mendukung penuh revitalisasi agar terciptanya perapihan demi estetika dan keindahan kota. Namun seharusnya pihak Pemprov DKI bisa lebih aware terhadap kabel Fiber Optic (FO) yang digunakan untuk melayani Internet. APJII siap berkoordinasi dengan DKI untuk hal ini seperti yang kita lakukan dengan kota kota lainnya. ” ujar Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.

Menurutnya, tidak adanya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pihaknya, jelas merugikan konsumen dari para anggota APJII. Sebagai penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider/ISP), anggota APJII menggunakan jaringan FO untuk menyediakan bandwitdh ke pelanggan.

“Infrastruktur kabel optik merupakan hal yang sangat penting untuk melayani Internet. Kami mohon permohonan pertemuan kami diresponse positif agar APJII dan DKI bisa lebih berkoordinasi,” jelasnya.

JAKARTA, Senin, 26 Agustus 2019 – Tak dimungkiri saat ini pengembangan kota pintar (smart city) tengah menjadi perbincangan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pengembangan kota pintar ini diharapkan mampu menjadi salah satu terobosan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Merujuk data dari laporan Oxford Economics tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap 1 persen peningkatan penetrasi internet diproyeksikan menyumbang tambahan Rp 9,6 triliun kepada PDB Indonesia serta akan membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. 

Sementara, jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan data dari survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia tahun 2018 telah mencapai 171,17 juta jiwa dari 264 juta jiwa penduduk negeri.

Melihat data itu, maka APJII juga ingin berkontribusi dengan berbagai program untuk mendukung pemanfaatan dari ekonomi berbasis internet. Salah satu program yang diinisiasi APJII adalah Desa Internet Mandiri 2020.

Program ini adalah inisiatif kerjasama penyediaan layanan internet broadband bagi masyarakat desa, yang memberikan internet berkualitas bagi warga desa dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan keuntungan komersial bagi institusi milik warga desa. Program ini sederhananya akan dapat memberikan layanan internet secara mandiri ke para warganya sendiri.

JAKARTA – Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terkait dengan kedaulatan data. Apalagi di zaman era digital saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR RI pada Jumat, (16/08/2019). Menurutnya, negeri ini harus sigap dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi.

“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak,” ujarnya.

Pernyataan Presiden Jokowi itu ditanggapi oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza. Menurutnya, dengan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia yakni 171,17 juta jiwa, maka mutlak hukumnya regulasi perlindungan data pribadi harus segera diterbitkan.

“Harus ada kepastian keamanan data bagi setiap warga negara. Sebab hal ini penting karena sebagai bentuk melindungi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri,” jelasnya.