APJII Bantu Pemerintah Kota Banda Aceh Implementasi Smart City

APJII meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah kota Banda Aceh terkait implementasi smart city, disaksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (sumber: pemkotbandaaceh)

BANDA ACEH- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Nota kesepahaman ini untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna menunjang implementasi program smart city atau kota pintar di bumi Serambi Mekkah ini.

Kerja sama ini diteken langsung oleh Aminullah Usman, Walikota Banda Aceh dan Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, di Balai Kota Pemkot Banda Aceh pada Selasa (30/7). Istimewanya, penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Nota kesepahaman yang diteken antara Pemkot Banda Aceh dan APJII memiliki beberapa hal, antara lain memuat tentang Implementasi Gerakan Menuju Banda Aceh Smart City.

Walikota Aminullah mengatakan, dengan penandatanganan MoU dengan APJII, pihaknya berharapk dapat melakukan sinergi program demi mewujudkan Banda Aceh sebagai kota pintar berkesinambungan. Kami sangat mengharapkan peran APJII sebagai kolaborator antara kami dan mitra APJII, yang diyakin sangat berkompeten di bidangnya.

“Misalkan terkait infrastruktur, pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, serta sektor lainnya. Dengan demikian, harapannya infrastruktur dan kualitas SDM di Aceh dapat sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa,”ujarnya. .

Untuk implementasi smart city ini, walikotabertekad menjadikan pelayanan publik semakin sederhana, mudah, dan memangkas rantai birokrasi sebagaimana diamanahkan Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan. “Apalagi Banda Aceh sudah terpilih sebagai salah satu pilot project smart city di Indonesia.”

Pada kesempatan itu, walikota juga memohon kepada menkominfo untuk membantu pembangunan Gedung Network Operating Center yang representatif di Banda Aceh. Gedung tersebut akan menjadi tempat untuk mengawasi, mengendalikan, serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Serta untuk memastikan semua layanan berjalan semestinya dan data-data antar-SKPK dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pemerintah kota mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

715total visits,3visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *