Tangkal Hoax dan Ujaran Kebencian Demi Damainya Pilkada 2018

Deklarasi Tangkal Hoax dan Konten Negatif bersama Bawaslu / Dok. Bawaslu 2018

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan ekosistem internet bersama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), sepakat untuk melawan hoax dan ujaran kebencian di internet pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Kesepakatan itu dituangkan ke dalam MoU sebagai tanda bahwa ekosistem internet di seluruh negeri siap mengawal Pilkada 2018 dari konten-konten yang tidak baik.

Penandatanganan MoU itu dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu, Abhan beserta anggota lainnya dan Menkominfo Rudiantara. Selain APJII, dalam aksi tersebut hadir pula Google Indonesia, Facebook Indonesia, Telegram Indonesia, Twitter Indonesia, BBM Indonesia, Line Indonesia, Live Me Indonesia, Metube, dan Bigo Live Indonesia.

Ketua APJII Jamalul Izza, mengatakan, langkah ini merupakan cara ekosistem internet di Indonesia bersama-sama untuk menangkal konten-konten negatif dan ujaran kebencian menjelang Pilkada 2018. Tak bisa dimungkiri, menjelang Pilkada cenderung akan muncul konten-konten yang menebar kebencian serta menyudutkan satu sama lain pasangan calon pemimpin daerah.

“Maka itu, kami segenap ekosistem internet sepakat untuk mengawal Pilkada 2018 ini bebas dari konten-konten negatif dan ujaran kebencian,” jelas Jamal.

APJII sebagai organisasi internet terbesar di Indonesia, memiliki kewajiban moral agar penggunaan internet memilik dampak yang positif, bukan justru malah sebaliknya. Oleh sebab itu, APJII sangat mendukung deklarasi terkait ini.

“Jelas APJII mendukung upaya ini sebagai bagian dari ekosistem internet,” katanya.

Menurut Menkominfo Rudiantara, pembahasan mengenai deklarasi bersama ekosistem internet di Indonesia, sejatinya telah dimulai pada tahun 2016. Pertemuan membahas kesepakatan ini, tak sampai berkali-kali. Karena pada dasarnya, semua yang menjadi bagian dari industri internet memiliki kewajiban dan tugas moral yang harus dilaksanakan. Apalagi terkait konten negatif.

“Jadi, tak ada alasan bagi penyedia untuk tak melakukan takedown jika ada permintaan dari KPU dan Bawaslu. Sebab, mereka ini merupakan badan independen yang menyelenggarakan dan mengetahui aturan dalam pilkada,” jelas Menkominfo.

247total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *