Sumber Foto: Kominfo.go.id

JAKARTA – Pengembangan layanan over the top (OTT) nasional kembali dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama stakeholders terkait. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut serta dalam diskusi yang diselenggarakan awal pekan lalu di Surabaya, Senin (24/07/17).

SekJen APJII, Henry Kasyfi Soemartono mengutarakan, dalam pengembangan layanan OTT nasional yang terpenting adalah membangun kebijakan dan strategi secara bersama-sama. Secara spesifik, dia menyebutkan langkah itu dilakukan dengan cara mewajibkan setiap layanan OTT nasional maupun global dimiliki sebagian oleh koperasi.

“Usulan saya mewajibkan setiap layanan OTT dimiliki sebagian oleh koperasi agar pro rakyat. Jadi, rakyat memiliki saham melalui koperasi,” ujarnya.

Dikatakan Henry, terdapat manfaat bila kebijakan mewajibkan kepemilikan saham layanan OTT dimiliki koperasi. Pertama, bagi OTT nasional akan mendapatkan dana pengembangan jika membutuhkan. Cara ini merupakan langkah yang tepat agar kepemilikan OTT nasional benar-benar murni dari dalam negeri.

“Jadi kalau OTT nasional membutuhkan dana bisa disawer oleh rakyat dan tidak jatuh ke tangan asing,” kata Henry.

Kemudian, keuntungan yang kedua adalah jika OTT global agresif mencari keuntungan di pasar dalam negeri, maka manfaat itu akan bisa dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.

“Kalau OTT global eksploitasi pasar, maka keuntungannya akan jatuh kembali ke rakyat,” jelasnya.

Cara ini, diakuinya, harus penuh perhitungan. Sebab, tidak ada benchmark negara lain yang dijadikan pedoman. Hanya saja, tidak ada yang salah bila usulannya itu dilakukan.

“Tidak ada salahnya kita jadi pioner asal kita lakukan dengan penuh perhitungan,” tandasnya.

2492total visits,2visits today