Polda Maluku Utara Undang APJII Diskusi Keamanan Siber

APJII Diskusi Bersama Dir Intelkam Polda Maluku Utara, Sabtu (12/6/2021) / Dok APJII 2021

TERNATE – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diundang untuk diskusi bersama Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Kepolisian Daerah Maluku Utara di kantor DirIntelkam, Ternate, Sabtu (12/6). Diskusi ini membahas tentang smart government. Terutama dari sisi keamanan siber.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APJII, Eva Marlina, persoalan keamanan siber menjadi salah satu concern Kepolisian Daerah Maluku Utara. Sehingga APJII turut diundang untuk menjelaskan tentang keamanan siber.

“Polda Maluku Utara dalam hal ini Direktorat Intelkam, ingin melakukan diskusi dan dengar pendapat saja terkait keamanan siber,” jelas Eva.

Eva menceritakan, Direktur Intelkam Polda Malut Kombes Pol. Hadi Wiyono menerangkan bahwa di era serba digital saat ini, keamanan siber begitu penting. Terlebih penetrasi internet di Indonesia setiap tahun meningkat.

Continue reading

BSSN Gandeng APJII Gelar Workshop Keamanan Siber

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza memberikan sambutan dalam acara workshop yang digelar BSSN di Palembang, Sumsel, Rabu (9/6/2021) / Dok. APJII 2021

PALEMBANG – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional BSSN menggelar Workshop Manajemen Risiko dan Cyber Security Maturity (CSM).

Dalam workshop ini, BSSN menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Tema yang diangkat dalam diskusi itu adalah Ancaman dan Kerentanan Siber di Internet Service Provider (ISP). Agenda ini digelar di Palembang, Rabu (9/6/2021).

Menurut Eva Marlina, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APJII, dalam workshop ini Ketua Umum APJII, Jamalul Izza dan Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Badan Siber dan Sandi Negara, Intan Rahayu memberikan sambutan. Salah satu topik yang dibahas adalah peran APJII dalam penyelenggaraan keamanan siber pada sektor TIK.

“APJII sebagai organisasi internet terbesar di Indonesia, selalu aware terhadap perkembangan keamanan siber khususnya pada sektor ISP. APJII juga selalu mengingatkan kepada para anggota untuk betul-betul memperhatikan persoalan ini,” jelas Eva.

Continue reading

APJII Bersiap Gelar Munas

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Rencananya Munas yang ke XI ini akan diadakan pada tanggal 30 Juni 2021 mendatang. Direncanakan akan digelar di Bali.

“Ya, Munas APJII nanti akan digelar pada 30 Juni 2021. Ini sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART organisasi ya,” ujar Sekretaris Jenderal APJII, Henri Kasyfi Soemartono.

Menurut Henri, dalam acara Munas XI APJII nantinya, akan membahas banyak agenda bersama para anggota organisasi.

Setidaknya ada lima agenda besar yang bakal dikaji, yakni Pertanggung Jawaban Kepengurusan APJII 2018-2021, Pengesahan Program Kerja APJII 2021-2024, Pemilihan Dewan Pengawas APJII, Pemilihan Ketua Umum APJII, dan Pemilihan Ketua Unit IDNIC-APJII.

Continue reading

Kasus Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan Jadi Pemicu UU PDP Harus Disahkan

Ilustrasi Hacker / Sumber: Liputan6.com

JAKARTA – Belum lama ini, ramai kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Disebut-sebut jumlah bocornya data pengguna BPJS tak main-main. 279 juta data milik masyarakat Indonesia diduga dijual di akun bernama Kotz di Raid Forums, raidforums.com. Awalnya, akun Kotz menyebut ada 1 juta data sampel penduduk, dari total 279 juta ini.

Namun berdasarkan investigasi yang dilakukan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyebut jumlahnya sampelnya hanya 100 ribu. Untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

“Terdapat 3 tautan yang terindentifikasi yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Sampai saat ini tautan di bayfiles.com dan mega.nz telah dilakukan takedown, sedangkan anonfiles.com masih terus diupayakan untuk pemutusan akses segera,” ujar Dedy Permadi, Juru Bicara Kemkominfo.

Continue reading

Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Pemerintah Sasar 50 Juta Warga

JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program Literasi Digital Nasional dengan menyasar 50 juta masyarakat hingga 2024 mendatang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan LDN merupakan program pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi di bidang digital. Menurutnya, sasaran Program (LDN) meningkat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. 

“Hal itu menandakan keseriusan Pemerintah dalam melakukan terobosan dan akselerasi di bidang pengembangan SDM digital. Dengan demikian, diharapkan setidaknya terdapat 50 juta masyarakat Indonesia yang akan terliterasi digital sampai tahun 2024 mendatang, dan diharapkan terus meningkat di periode pemerintahan berikutnya hingga menjangkau 100 juta masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam peluncuran Program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital, dari Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/05/2021).

Tahun ini, akan ada 20.000 pelatihan di seluruh Indonesia. Target literasi digital sesuai dengan modul dan kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital, yaitu Digital Ethics, Digital Safety, Digital Skills, dan Digital Culture.  “Ke depan nantinya, setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, Program LDN menjadi sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat, di mana saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia. 

“Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet, yang salah satunya ditandai dengan potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar USD124 Miliar pada tahun 2025 mendatang,” ujarnya. 

Siapkan Talenta Digital

Selain Program Literasi Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program itu menyediakan 100.000 beasiswa pelatihan nongelar setiap tahun. Melalui DTS, Kementerian Kominfo memberikan peluang mengasah keterampilan digital tingkat menengah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi antara lain big data, artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cybersecurity, dan pemanfaatan kemajuan teknologi digital lainnya. Menteri Johnny menyatakan, pelaksanaan program tersebut bekerja sama dengan 93 universitas dan politeknik di 34 provinsi. 

“Sedangkan, pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan, dilakukan melalui program Digital Leadership Academy (DLA), yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap taunnya,” ujarnya.