APJII Sulsel Gelar Rakerwil

Rakerwil APJII Sulsel / Dok. APJII 2021

MAKASSAR – Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulawesi Selatan (Sulawesi, Maluku dan Papua) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2020-2021 di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (14/01/2021).

Agenda Rapat Kerja Wilayah APJII Sulawesi Selatan ini mengusung tema “Peran Industri Internet dalam Mendukung Pencegahan Covid-19”. 

Dihadiri oleh Sekretaris Dewan Pengawas, Mangara P. Peranginangin, Bendahara Umum, Agus Budi Raharjo, Ketua Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah, Zulfadly Syam, Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota, Urai Ida Sri Haryani dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Handoyo Taher serta seluruh perwakilan anggota ISP di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Continue reading

Harapan 2021 APJII untuk Pemerintah Pusat dan Daerah demi Pertumbuhan Industri Internet RI

Syukuran HUT ke-23 APJII di Jakarta pada 2019.

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengharapkan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dukungan lebih bagi industri internet lewat regulasi-regulasi yang kondusif bagi pertumbuh industri pada 2021. Apalagi pada tahun lalu industri internet RI cukup terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Harapan senada juga diberikan pada pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah bisa mendukung program penetrasi internet di daerah/desa untuk meningkatkan ekonomi digital daerah tersebut. Dan bukan menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang justru memberatkan industri internet kita,” ujar Jamalul Izza, Ketua Umum APJII, baru-baru ini.

Menurut Jamal, meski pandemi memiliki sisi positif seperti akselerasi transformasi digital masif, secara bisnis pandemi menimbulkan dampak buruk. Karena faktanya sebagian besar dari 500 anggota APJII, model bisnisnya mengandalkan konsumen korporasi alias business to business (B2B).

Survei APJII yang dirilis pada Juni 2020 tentang dampak Covid-19 terhadap jalan bisnis seitar 500 anggota Asosiasi menyebutkan, sebagian besar kontrak kerja menjadi batal atau restruktur ulang perjanjian. Akibatnya, pendapatan anggota menurun drastis.

Rinciannya; 34,5 persen responden mengaku terjadi pembatalan dan restruktur (penundaan kontrak) yang menyebabkan 44,8 persen pendapatan turun hingga 30 persen. Kemudian sebanyak 22,3 persen anggota APJII memutuskan menutup lebih dari 50 persen lokasi operasionalnya. Sekitar 6 persen bahkan harus gulung tikar karena pendapatan yang diterima tidak cukup untuk mendukung operasional. Namun demikian, ada 31 persen anggota APJII yang menjawab seluruh lokasi operasional berjalan seperti biasa.

Karena dampak buruk itu, pada tahun lalu APJII meminta kepada pemerintah beberapa keringan usaha, yakni (1) Penundaan pembayaran BHP USO, (2) penundaan pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, (3) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, (4) Pengurangan Pajak Penghasilan untuk Mengurangi Beban Perusahaan, (5) Pemberian Bantuan Likuiditas dari Perbankan dengan Bunga Rendah, dan sebagainya.

“Outlook APJII terhadap industri internet 2021 adalah bagaimana semua pemangku kepentingan bisa mengejar daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau internet lewat satu program APJII ‘Desa Internet Mandiri’. Sehingga tahun ini daerah-daerah itu bisa dijangkau internet. Dan yang juga penting, bagaimana kita harus bisa meningkatkan trafik lokal jauh lebih tinggi lagi,” papar dia.

Terakhir, kata Jamal, tahun 2021 layanan internet akan semakin menonjol dan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.

Survei APJII tentang pengguna internet di Indonesia periode 2019-kuartal II 2020 menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73,7 persen dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna. Ada kenaikan jumlah pengguna internet sebesar 8,9 persen atau setara 25,5 juta pengguna.

APJII Dukung Langkah Pemkot Banda Aceh Berantas Judi Online

BANDA ACEH–Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia mendukung penuh kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberantas situs judi online yang meresahkan masyarakat.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menegaskan pihaknya siap mengkomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan filtering terhadap konten-konten negatif.

“Ini langkah yang luar biasa yang dilakukan wali kota, kami selaku penyelenggara jasa internet mendukung penuh kebijakan tersebut dan meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan pemblokiran konten negatif termasuk game judi online di Aceh khususnya Banda Aceh,” katanya dalam pertemuan dengan Walikota Banda Aceh pada 7 Januari 2021.

Dalam pertemuan tersebut wali kota menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada APJII yang telah mendukung penuh kebijakannya dalam memberantas game judi online di Banda Aceh.

“Game judi online ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan merusak pola pikir generasi muda di Aceh, serta menguras ekonomi warga, selama ini kita terus mencegah melalui media dakwah yang disampaikan para ulama, mengeluarkan surat edaran larangan serta intens melakukan razia,” kata Walikota Banda Aceh Aminullah.

Wali Kota berharap dengan adanya dukungan dari APJII menjadi solusi terbaik dan memudahkan Pemerintah Kota memberantas game judi online di Banda Aceh

“Dukungan APJII ini menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya dan Pemko Banda Aceh, sehingga nantinya Pemerintah Pusat melalui Kominfo bisa melakukan filtering terhadap konten negatif khususnya game judi online di Aceh,” harapnya.

APJII Yogyakarta Sediakan Akses Internet Gratis di Barak Pengungsi Gunung Merapi

Logo APJII
Logo APJII

SLEMAN – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan secara gratis akses internet di pengungsian erupsi Gunung Merapi Yogyakarta, tepatnya di barak Glagaharjo, Gayam, Kepuharjo, Wukirsari, dan Brayut.

Akses internet gratis ini juga mendapat dukungan dari TP-Link, penyedia perangkat jaringan WiFi global. TP-Link menyumbangkan perangkat TP Link CPE610 dan CPE110 di posko pengungsian, yang posisinya jauh dari perkotaan dan kebanyakan tidak terjangkau sinyal operator seluler.

Tigor Jonson Purba, Ketua APJII Pengurus Wilayah Yogyakarta, mengatakan APJII dengan dukungan perangkat dari TP-Link Indonesia menyediakan jaringan internet di lima titik posko pengungsian erupsi Gunung Merapi. Akses Internet tersebut sangat diperlukan bagi posko kebencanaan pemerintah, relawan, dan para pengungsi terutama para siswa yang masih melakukan proses belajar secara online karena pandemi Covid-19.

“Pemasangan jaringan internet di beberapa barak menggunakan TP- Link CPE610 dan CPE110 sebagai backhaul dan akses point dengan hasil baik. Backbone internet disediakan oleh APJII Yogyakarta dengan kapasitas internet 80 Mbps di Balai Desa Glagaharjo, kemudian disalurkan ke barak pengungsian di desa-desa sekitar,” ujar Tigor, dalam rilisnya, akhir Desember 2020.

Dengan kondisi alam berbukit dan hampir selalu diguyur hujan lebat di lereng Merapi, unit outdoor CPE610 dapat mengantarkan bandwidth internet hingga 15 Mbps untuk satu barak. CPE110 juga dapat dengan mudah diakses di barak pengungsian.

“Karena wilayah yang bisa terdampak angat luas, para petugas kebencanaan dan relawan menyambut baik fasilitas jaringan internet ini, sehingga mereka menjadi lebih mudah mengakses dan memperbarui informasi kondisi terkini erupsi Gunung Merapi. Masyarakat yang harus mengungsi sempat khawatir karena anak-anak yang masih bersekolah tengah menjalani belajar online,” katanya.

Gunung Merapi ditetapkan berstatus Siaga (Level 3) sejak 5 November lalu. Pada periode pengamatan 8 November hingga jam 24.00 WIB terpantau terjadi 71 gempa guguran, 31 kali gempa vulkanik dangkal, 2 kali gempa Low Frequency, 1 kali tektonik, dan 88 kali gempa embusan.

Kondisi itu mengakibatkan masyarakat yang bermukim di radius 5 km dari Merapi harus mengungsi ke barak-barak pengungsian yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tiga Tantangan Transformasi Digital di Masa New Normal

Ketum APJII Jamalul Izza menjadi pembicara di Indonesia Digital Conference 2020

JAKARTA–Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memprediksi tiga tantangan utama dalam transformasi digital di Indonesia di masa new normal. Ketiga tantangan tersebut adalah pemerataan akses di daerah, internet edukasi, dan telemedis.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum APJII Jamalul Izza dalam acara Indonesia Digital Conference 2020 bertajuk ‘Inovasi Beyond Pandemi’ yang digelar pada 15-16 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Jamal menyebut pandemi telah mengubah perilaku pengguna internet secara masif. “Sekarang mau tidak mau kita harus mengubah gaya hidup secara digital,” ujarnya.

Ini membuat anggota APJII yang berjumlah lebih dari 500 perusahaan juga harus berinovasi. Pasalnya, sekitar 75% pelanggan anggota APJII merupakan kalangan korporasi yang sangat terdampak pandemi.

Terkait dengan tantangan di masa new normal, Jamal kembali mengutip hasil survey APJII yang menunjukkan 196 juta penduduk atau sekitar 73,7% dari total populasi sudah terjangkau internet. Kendati demikian, ada sekitar 70 juta penduduk yang justru belum mendapatkan akses internet. Data menunjukkan terdapat 12.000 desa lebih belum memiliki akses internet, sementara 42.000 desa lainnya perlu ditingkatkan akses internetnya.

“Penetrasi internet yang selama ini lebih banyak mengandalkan pembangunan infrastruktur dari inisiatif terpusat perlu membuka opsiyang dapat mengakselerasi penyebaran akses internet yang efisien dan merata. Daerah-daerah perlu difasilitasi suprastruktur yang memadai agar dapat membangun infrastrukturnya secara mandiri,” tegas Jamal.

Tantangan lain adalah internet untuk edukasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Saat ini ada 104.000 lebih sekolah belum memiliki akses internet sementara 287.000 lainnya masih perlu ditingkatkan.

Peluang dan tantangan lain yang tidak kalah pending adalah penggunaan aplikasi telemedis. Selama pandemi akses ke telemedis meningkat 600% yang menunjukkan sektor ini memiliki peluang sekaligus tantangan besar. Selain akses internet yang memadari, fator SDM dan dukungan regulasi juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan telemedis.

Guna mendukung transformasi digital, APJII telah menggulirkan sejumlah program krusial. Mulai dari Desa Internet Mandiri untuk menyediakan akses ke kawasan yang masih blankspot hingga membangun internet exchange yang saat ini sudah tersedia di 14 titik. “Internet exchange ini penting agar akses bisa lebih cepat dan bisa mengakomodir konten-konten lokal.” pungkas Jamal.